Cegah Penyimpangan, Pemkot Bogor Percepat Persiapan Koordinasi PPDB 2024

Kota Bogor - Penjabat (Pj) Wali Kota Bogor, Jawa Barat, Hery Antasari mengarahkan agar rapat koordinasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilakukan lebih cepat agar koordinasi antardinas terbangun sejak awal.

Hery di Kota Bogor, Rabu, mengatakan rapat tersebut melibatkan dinas terkait seperti Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), dan kewilayahan.

"Jadi saya akan mengarahkan melalui mungkin pak asisten, Bu Sekda, kita rapat lebih cepat untuk PPDB 2024 melibatkan Disdik, Disdukcapil, kewilayahan juga," ujarnya.

Hery menyampaikan, selama ini Disdukcapil sudah sangat terlibat dalam PPDB. Hanya saja perlu ada penyempurnaan dalam penguatan dan timing atau waktu pelibatan.

"Timing-nya itu dilibatkan sejak awal. Sejak rapat persiapan, dan sebagainya Disdukcapil sudah mulai dilibatkan," ucapnya.

Selain itu, lanjut dia, mekanisme PPDB yang akan ia gunakan merujuk pada Peraturan Wali Kota (Perwali) Bogor Nomor 13 Tahun 2024 tentang pedoman pelaksanaan PPDB.

"Nanti tim juga akan dibuat lebih cepat, lebih awal. Nanti akan ada tim khusus untuk PPDB. Langsung dikendalikan oleh Bu Sekda nanti," kata Hery.

Saat ini, Hery mengaku masih terus mendalami dan mengkaji langkah terbaik. Untuk sementara, verifikasi data kependudukan akan dilakukan lebih awal sebelum diterima pihak sekolan atau panitia PPDB.

"Nanti kan ada sistem ya. Ada arahan dan pelatihan kepada pihak sekolah dari Disdukcapil. Kita akan koordinasi bagaimana caranya ngecek melalui sistem," ujarnya.

Kepala Disdukcapil Kota Bogor Ganjar Gunawan mengatakan, pihaknya menginginkan agar koordinasi saat PPDB dibangun sejak awal. Agae kejadian pemalsuan data kependudukan pada PPDB tahun lalu tidak terulang.

"Ini kita menginginkan koordinasi ini dibangun sedari awal, jangan di tengah-tengah. Dari awal sudah dibangun, kita mitigasi bagaimana kejadian kemarin tidak terulang," kata Ganjar.

Ia pun mewanti-wanti kepada Disdik agar PPDB utamanya di sistem zonasi pada tahun ini bisa lebih tertib dan lebih baik lagi. Serta mendisksikan mekanisme dan pola verifikasi data kependudukan dengan Disdik.

"Mungkin saja seluruh panitia di sekolah punya kemampuan scan barcode (di kartu keluarga). Ini gerbang pertama ya (scan barcode). Ketika invalid, segera komunikasikan dengan Disdukcapil, kita cek di sistem," jelasnya.