AS: Semua Negara Berperan Gunakan AI Militer secara Bertanggung Jawab

JAKARTA - Amerika Serikat (AS) menekankan semua negara memiliki peran dalam menciptakan kerangka normatif perilaku yang bertanggung jawab dalam penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) di bidang militer.

"Semua negara punya peran dalam menciptakan kerangka normatif ini," kata Wakil Asisten Utama Sekretaris, Paul Dean, dari Biro Pengendalian Senjata, Pencegahan, dan Stabilitas, Kementerian Luar Negeri AS, dalam konferensi pers yang dipantau dari Jakarta, Kamis (2/5).

Seperti dikutip dari Antara, Dean menyebutkan salah satu bukti atas pentingnya peran tersebut adalah deklarasi politik yang telah disampaikan 54 negara yang telah bergabung untuk mendukung kontribusi konstruktif dari negara mana pun yang siap memainkan peran penting dalam menciptakan kerangka normatif tersebut.

Deklarasi politik tersebut mencerminkan sejumlah aturan dasar perilaku yang mengatur bagaimana negara akan melakukan tinjauan hukum, dan memastikan tidak ada kesenjangan akuntabilitas dalam penggunaan AI di bidang militer.

Aturan dasar tersebut juga untuk memastikan penerapan kerangka normatif tersebut dirancang dan digunakan sesuai dengan spesifikasi teknis yang ketat dengan desain yang dibuat untuk memastikan perlindungan, dan teknologi tersebut dapat digunakan secara bertanggung jawab.

"Saya kira teknologi ini akan benar-benar merevolusi militer di berbagai aplikasi," katanya.

Risiko Teknologi Baru

Lebih lanjut, Dean menekankan penggunaan AI tersebut tidak terbatas di medan perang saja, tetapi teknologi itu dapat digunakan militer di seluruh operasi, termasuk dalam hal efisiensi. Namun demikian, dia menyebut seperti halnya teknologi baru, ada potensi risiko jika teknologi tersebut tidak digunakan secara bertanggung jawab.

Oleh karena itu, deklarasi politik dan aturan-aturan perilakunya ditujukan untuk membimbing negara-negara dalam menggunakan teknologi tersebut secara bertanggung jawab.

Dean juga menyatakan AS tetap berkomitmen pada pentingnya penggunaan AI untuk pengendalian dan stabilitas nuklir. "Namun, kita memerlukan mitra yang bersedia membuat kemajuan dalam masalah ini," katanya.

"Ini bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh satu negara. Ini hasil yang dinegosiasikan, dan stabilitas dalam banyak hal merupakan hasil dari saluran komunikasi yang terbuka, kejelasan doktrin serta batasan yang disepakati bersama dan saling menguntungkan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian pengendalian senjata," katanya.

Sebelumnya, sebanyak 61 negara menandatangani sebuah Seruan Aksi untuk pengembangan dan penggunaan kecerdasan buatan yang bertanggung jawab di bidang militer. Indonesia, Tiongkok, dan AS termasuk di antara negara-negara yang menandatangani seruan tersebut.

Tiongkok dan AS merupakan dua negara dengan industri kecerdasan buatan dalam militer yang paling maju. "Inilah waktunya untuk membentuk masa depan kita," kata Menteri Luar Negeri Belanda, Wopke Hoekstra, dalam sesi penutupan konferensi REAIM 2023 di Den Haag.

REAIM 2023 adalah platform bagi semua pemangku kepentingan untuk membahas peluang, tantangan, dan risiko utama yang terkait dengan penggunaan kecerdasan buatan di dunia militer.

Menurut Wopke, penanganan untuk kecerdasan buatan mungkin tidak akan sama dengan jenis senjata lain karena memiliki sisi baik dan buruk. "Seruan saya untuk Anda semua sederhana. Mari bersama-sama kita membuka jalan (untuk pengembangan AI yang bertanggungjawab)," kata Wopke.

Dalam Seruan Aksi tersebut, negara-negara diajak untuk mengembangkan kerangka nasional, strategi dan prinsip-prinsip AI yang bertanggung jawab di bidang militer.

Negara juga perlu meningkatkan pemahaman mengenai AI dalam militer melalui riset, pelatihan, dan peningkatan kapasitas, serta melibatkan sektor swasta, masyarakat sipil serta akademisi untuk mempromosikan pengembangan AI yang bertanggung jawab di ranah militer.

Pengembangan teknologi di bidang kecerdasan buatan pada umumnya dapat dilihat di sektor sipil. Oleh karena itu, pengembangan AI di sektor militer menjadi tantangan bagi semua pemangku kepentingan terkait.