Sektor Hulu Perlu Diperkuat

JAKARTA - Pemerintah mendorong agar ekosistem pangan semakin kuat, terutama di sisi hulu. Penguatan sektor produksi menentukan masa depan pangan di dalam negeri, mengingat sektor hulu mengutamakan kesejahteraan petani.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, mengatakan pihaknya bertugas untuk menjaga di dua sisi, mulai dari hulu hingga hilir, sehingga terdapat keberlanjutan pertumbuhan ekosistem ketahanan pangan nasional.

"Pada sisi hulu dengan mengutamakan kesejahteraan petani, sedangkan di sisi hilir dengan menjaga inflasi melalui bantuan pangan kepada masyarakat bersama Bulog," ucap Arief dalam Diskusi Forum BUMN di Jakarta, Selasa (30/4).

Untuk mewujudkan masa depan pangan yang Berdikari (mandiri), terangnya, bertumpu pada upaya peningkatan produksi pangan. Karena itu, pemenuhan produksi pangan dalam negeri menjadi keniscayaan dalam membangun ketahanan pangan nasional yang berbasis pada kemandirian dan kedaulatan pangan.

Dia mengatakan yang diperlukan saat ini adalah mental-mental Berdikari. Karena itu, produk-produk yang dihasilkan di dalam negeri harus terus ditingkatkan.

Oleh karena itu, untuk membangun ketahanan pangan kuat, Arief menekankan sinergitas bersama stakeholder terkait merupakan keharusan dalam membangun ekosistem pangan nasional.

"Pangan itu memang tidak bisa dikelola hanya oleh satu kementerian atau lembaga dan tanpa dukungan sinergitas serta kolaborasi dari seluruh pihak, termasuk bersama pemerintah daerah," ungkap Arief.

Arief melanjutkan salah satu contoh konkret adanya sinergitas Bapanas bersama kementerian dan lembaga terkait adalah dengan mempersiapkan cadangan pangan pemerintah yang diamanatkan dalam Perpres 125 Tahun 2022. Dalam beleid itu, beras, jagung, dan kedelai telah menjadi tugas dan kewenangan Bulog untuk dikelola, sementara komoditas pangan lain diserahkan kepada ID Food beserta anak perusahaannya bersama dengan PTPN.

"Kita harus bangun ekosistem mulai dari produksi, input, kemudian teknologi pascapanen, penyimpanan sampai distribusi bahkan hingga outlet. Bicara pangan tidak boleh parsial, tapi harus end to end," tambahnya.

Pada kesempatan sama, Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi , mengatakan untuk mencapai pangan berdikari diperlukan huluisasi dan hilirisasi.

"Huluisasi, contohnya dengan pendampingan sistematis untuk petani," sebutnya.

Untungkan Petani

Dihubungi terpisah, Kepala Pusat Pengkajian dan Penerapan Agroekologi Serikat Petani Indonesia (SPI), Muhammad Qomarunnajmi, mengatakan penguatan hulu itu harus menyejahterakan petani sebagai produsen pangan. Karena itu, dalam penyerapan panen pemerintah harus membeli dengan harga yang menguntungkan petani.

"Pembelian dengan harga yang rendah dan tidak menguntungkan akan menjadikan tidak optimalnya penyerapan. Makanya, SPI mengusulkan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen (GKP) itu angka 7.000 rupiah per kilogram (kg)," tegas Qomar.

Dia menekankan pemerintah harus menjadikan hasil panen petani sebagai prioritas untuk pemenuhan cadangan pangan nasional. Hal itu menjadi tahapan penting untuk mewujudkan kedaulatan pangan yang menjadi amanat UU pangan.

"Namun kembali lagi kepada harga tadi, kalau harga tidak menguntungkan, tentu saja petani enggan menjual hasil produksinya ke Bulog yang bisa mengancam cadangan pemerintah," ujarnya.