Penanganan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem di Lebak Dipercepat

Rangkasbitung - Pemerintah Kabupaten Lebak mempercepat penanganan stunting atau kekerdilan, inflasi dan kemiskinan ekstrem berkolaborasi dengan instansi terkait.

Penjabat Bupati Lebak Iwan Kurniawan di Rangkasbitung, Lebak, Rabu, mengatakan pemerintah daerah telah menyusun beberapa strategi untuk menurunkan angkastunting, mengendalikan inflasi dan penghapusan kemiskinan ekstrem berkolaborasi dengan instansi terkait.

Selama ini, percepatan penanggulangan stuntingjuga melibatkan instansi Dinas Kesehatan dan BKKBN.

Dinas Kesehatan melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin terhadap ibu hamil dan bayi, sementara BKKBN memberi perhatian terhadap akseptor KB dan pasangan usia subur (PUS).

Dinas Permukiman membangun rumah layak huni (RTLH) serta Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun sarana air bersih juga sanitasi yang memadai.

Selama ini, penyebab stunting di Lebak akibat RTLH juga penggunaan air dan sanitasi yang buruk dan tak layak, ujarnya.

Selain itu juga Dinas Sosial memberikan bantuan makanan yang bergizi bagi ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronik (KEK) karena berisiko melahirkan anak stunting.

Begitu juga untuk penanganan inflasi dengan melibatkan instansi terkait, di antaranya Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) dan Dinas Ketahanan Pangan untuk menggelar operasi pasar murah agar inflasi bisa terkendalikan.

"Sedangkan penanganan kemiskinan melibatkan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) agar mereka bisa bekerja dan memiliki penghasilan ekonomi yang layak," katanya.

Begitu pula Dinas Pertanian dengan memberikan bantuan benih padi, hortikultura dan palawija serta Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan menyalurkan bantuan ternak kepada masyarakat miskin.

"Kita berkeyakinan dengan melibatkan semua pihakpravalensi stunting menurun, inflasi terkendali dan kemiskinan bisa nol persen," kata Pj Bupati.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Lebak Hj Tuti Nurasiah mengatakan pihaknya mengapresiasi selama ini penanganan stunting berjalan dengan baik karena dilakukan secara berkolaborasi.

Saat ini, jumlah balitastuntingdi daerah ini menurun dari 4.518 menjadi 3.736 pada Desember 2023.

"Kami optimistis target penurunan 14 persen prevalensi stunting 2024 bisa terealisasi sesuai keinginan pemerintah pusat," katanya.