Tenaga medis temukan empat balita di Badui berstatus stunting

Rangkasbitung - Tenaga medis menemukan empat anak bawah lima tahun (balita) di pemukiman masyarakat Badui di pedalaman Kabupaten Lebak, Banten, mengalami stunting atau kekerdilan.

"Kami memfokuskan penanganan empat balita stunting dan dua ibu hamil mengalami hipertensi serta berpotensi pendarahan," kata Tika, seorang tenaga medis di Puskesmas Cisimeut Kabupaten Lebak,Selasa.

Penemuan balitastunting dan ibu hamil mengalami hipertensi (darah tinggi) serta berpotensi pendarahan berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan di Kampung Kadu Ketug Desa Kanekes Kabupaten Lebak.

Di mana Kampung Kadu Ketug adalah merupakan pemukiman masyarakat Adat Badui Luar atau Badui penamping dengan wilayah kerja di bawah tanggung jawab Puskesmas Cisimeut.

Petugas medis untuk pelayanan kesehatan masyarakat pemukiman Badui terdapat sembilan posyandu dengan sembilan bidan itu.

Namun, pemeriksaan kesehatan di Posyandu Kadu Ketug tercatat sebanyak 25 balita dan sembilan ibu hamil.

Dari pemeriksaan kesehatan tersebut, di antaranya empat balita stunting dilakukan rujukan ke puskesmas setempat untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan lanjutan.

Begitu juga dua ibu hamil dilakukan pemeriksaan kesehatan lanjutan, karena mereka mengalami darah tinggi dan berpotensi pendarahan.

"Kami berharap empat kasus balita stunting dan dua ibu hamil yang mengalami darah tinggi serta berpotensi pendarahan bisa normal serta sembuh," katanya menjelaskan.

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Lebak, Hj Tuti Nurasiah mengatakan pemerintah daerah pekan depan menggelar gebyar terpadu stunting dan penanganan inflasi serta kemiskinan ekstrem dengan melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD).

Dalam gebyar terpadu itu, kata Tuti, selain memberikan edukasi dan pendampingan juga merealisasikan berbagai pembangunan yang melibatkan OPD.

Pelaksanaan gebyar terpadu itu dilakukan di 10 desa di enam kecamatan, karena berdasarkan data di daerah itu tertinggi angka stunting, inflasi dan kemiskinan ekstrem.

Mereka para OPD dalam gebyar terpadu itu memiliki peran penting sesuai fungsi dan tugasnya, di antaranya PUPR merealisasikan pembangunan sarana air bersih, Dinas Permukiman dengan membangun rumah tak layak huni (RTLH).