Lulusan Sekolah dengan Kurikulum Merdeka Sulit Masuk PTN

Perhimpunan Pendidikan dan Guru menemukan fakta sulitnya lulusan dari sekolah-sekolah yang menggunakan Kurikulum Merdeka diterima di PTN lewat Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi.

JAKARTA - Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menemukan adanya penurunan tren penerimaan siswa di Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) yang merupakan salah satu jalur masuk ke perguruan tinggi. Dalam temuan tersebut, penyebabnya yaitu penggunaan Kurikulum Merdeka.

"Didapatkan fakta bahwa terjadinya penurunan jumlah penerimaan siswa jalur SNBP 2024. Ada penurunan drastis khususnya terhadap sekolah-sekolah Penggerak Angkatan I (jenjang SMA) yang sudah menerapkan Kurikulum Merdeka sejak 2021," ujar Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri, dalam keterangannya kepada awak media, di Jakarta, Kamis (18/4).

Iman menerangkan, temuan tersebut didapat dari survei terhadap 38 Sekolah Penggerak angkatan 1 yang sudah menggunakan Kurikulum Mereka. Jumlah sekolah tersebut merupakan sampel 10 persen dari total populasi.

Dia menyebut, pelaksanaan SNBP 2024 dirasa tidak berkeadilan bagi pengguna Kurikulum Merdeka untuk Sekolah Penggerak Angkatan I. Menurutnya, masih ada perguruan tinggi yang tidak meluluskan siswa yang mendaftar menggunakan rapor Kurikulum Merdeka.

"Sekolah-sekolah Penggerak merasa mendapat diskriminasi, karena lulusan mereka tidak diperlakukan setara dengan sekolah-sekolah yang menggunakan kurikulum 2013," jelasnya.

Iman mencontohkan, di SMAN 21 Jakarta, pada SNBP 2023 berhasil meluluskan sebanyak 50 siswa. Namun terjadi penurunan pada SNBP 2024, hanya 22 siswa yang lulus masuk PTN.

Hal sama terjadi juga di SMAN 2 Pandeglang lulus SNBP 2023 sebanyak 45 siswa. Namun terjadi penurunan pada SNBP 2024, hanya 21 siswa yang lulus masuk PTN. "Jadi 38 Sekolah Penggerak mengalami tren penurunan yang sama," katanya.

Koordinasi dan Sosialisasi

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan P2G, Feriyansyah meminta pemerintah untuk berkoordinasi dan menyosialisasikan terkait Kurikulum Merdeka dengan stakeholder terkait. Menurutnya, harus ada perbaikan kebijakan SNBP dan sekolah kedinasan yang semestinya adaptif dengan Kurikulum Merdeka.

"Jika tidak, ini akan menjadi bola salju. Kami khawatir kejadian ini membuat para orang tua kehilangan kepercayaan (distrust) terhadap Kurikulum Merdeka dan Kemendikbudristek," terangnya.

Sementara itu, Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Kemendikbudristek, Anindito Aditomo, mengatakan bahwa sekolah yang menggunakan Kurikulum Merdeka memiliki kualitas literasi dan numerasi yang baik dibandingkan dengan yang belum menerapkan. Hal tersebut selaras dengan lulusannya.

"Untuk seleksi jalur nasional termasuk SNBP, pelaksanaan dikoordinasikan panitia nasional di bawah Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI)," ucapnya. ruf/S-2