Facebook Setop Bayar Konten Berita ke Media Australia

SYDNEY - Perusahaan Induk Facebook, Meta, mengumumkan pada Jumat (1/3), pihaknya tidak akan lagi membayar perusahaan-perusahaan media Australia untuk berita mereka, memicu peringatan pemerintah bahwa perusahaan tersebut "melalaikan" janji-janji masa lalu.

Meta mengatakan akan menghapus tab Facebook News di Australia dan tidak akan memperbarui kesepakatan dengan penerbit berita yang bernilai ratusan juta dollar.

"Orang-orang tidak mengunjungi Facebook untuk mencari berita dan konten politik," kata perusahaan itu menjelaskan langkah tersebut.

Keputusan ini sudah diambil, namun akan menjadi pukulan telak bagi media berita Australia yang sudah berjuang untuk tetap bertahan.

Sebelumnya, Meta juga mengumumkan tidak akan memperbarui kesepakatan konten dengan penerbit berita di Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jerman.

Raksasa media sosial ini telah dipaksa untuk membayar berita oleh pemerintah yang berharap dapat menyamakan kedudukan media dan mendukung perusahaan berita yang sedang kesulitan.

Perusahaan media di seluruh dunia mengalami penurunan pendapatan selama bertahun-tahun. Pengiklan berbondong-bondong menggunakan platform digital populer seperti Google dan Facebook untuk menjangkau konsumen.

Tiga tahun lalu, janji Meta untuk membayar outlet berita mendorong pemerintah Australia melunakkan undang-undang yang mengatur platform online dan hubungannya dengan media berita.

Pada hari Jumat, Menteri Komunikasi Australia Michelle Rowland menyatakan kemarahannya atas pengumuman Meta dan menyarankan pemerintah untuk mengambil tindakan pembalasan.

"Keputusan Meta untuk tidak lagi membayar konten berita di sejumlah yurisdiksi menunjukkan kelalaiannya dalam berkomitmen terhadap keberlanjutan media berita Australia," kata Rowland.

"Keputusan ini menghilangkan sumber pendapatan yang signifikan bagi bisnis media berita Australia. Penerbit berita Australia berhak mendapatkan kompensasi yang adil atas konten yang mereka sediakan."

Rowland mengatakan pemerintah akan "mengusahakan semua opsi yang tersedia" untuk mengatasi masalah ini, dengan berkonsultasi dengan regulator komunikasi negara tersebut.

Pemerintah "berkomitmen untuk mendorong sektor media yang kuat, berkelanjutan, dan beragam mengingat pentingnya hal ini bagi demokrasi dan kohesi sosial kita", katanya.