Indonesia Siap Bahas RAM Etika Kecerdasan Buatan dengan Negara Asean dan Asia Pasifik

Jakarta - Pemerintah Indonesia menyatakan kesiapannya untuk membahas Readiness Assesment Methodology (RAM) tentang etika AI dengan negara-negara yang ada di kawasan Asean dan Asia Pasifik.

Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria mengatakan Indonesia berkomitmen untuk menjadi pelaksana dialog interaktif antarnegara untuk membahas hal itu.

"Negara anggota kawasan Asean dan Asia Pasifik saling bertukar pikiran dan pengalaman mengenai implementasi ekosistem AI di negara masing-masing. Kami membicarakan tentang kesiapan untuk menerapkan Panduan Etika AI," kata Nezar dalam keterangan resmi yang diterima, Rabu.

Komitmen itu juga disampaikan Nezar usai melakukan pertemuan bersama delegasi dari kawasan Asean dan Asia Pasifik di Brdo Congress Centre, Slovenia, Selasa (6/2).

Nezar berpendapat Indonesia siap menjembatani dialog pelaksana pembahasan RAM Etika AI itu agar berlangsung di 2024.

"Sejumlah negara di Asean belum ada yang melaksanakan ataupun siap untuk RAM, tapi beberapa negara menunjukkan kemauan dan keinginannya sebagai pelaksana. Jadi kami nanti bersama negara-negara lain di Asean akan coba untuk mempercepat proses RAM ini," tuturnya.

Dalam pengembangan AI, Pemerintah Indonesia menyikapinya secara responsif sehingga tentunya dalam menyambut pembahasan RAM etika AI maka Indonesia ingin mengambil peran aktif menjadi pelaksana.

"Karena itu, harus ada kolaborasi yang kuat dari semua negara bagaimana cara memandang, memanfaatkan dan melakukan kolaborasi untuk AI. Termasuk juga meningkatkan kapasitas SDM di masing-masing negara mengenai perkembangan mutakhir tata kelola AI," jelasnya.

Agar bisa memiliki pemahaman yang tepat mengenai AI sebagai teknologi termutakhir, Wamen Nezar Patria menilai arti penting partisipasi aktif semua pihak dalam merumuskan pengaturan tentang AI.

Ia menyatakan pembahasan itu penting mengingat kecerdasan buatan bakal menentukan masa depan wajah dunia yang lebih inklusif.

"Sehingga tidak ada negara yang terlalu dominan ataupun terlalu kuat untuk mengatur negara lain dalam perkembangan AI. Karena teknologi AI akan berdampak kepada semua umat manusia di muka bumi, karenanya perlu kesamaan pandangan dan prinsip no one left behind harus terus diterapkan," tutupnya.