Pemerintah Harus Tetapkan Harga Pembelian yang Adil bagi Petani

JAKARTA - Pemerintah diminta memperhatikan hal yang krusial yaitu menjaga harga yang adil bagi produsen, khususnya petani, sehingga mereka tetap mempertahankan minatnya untuk terus menanam guna menjaga kestabilan kondisi pangan.

Peneliti Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia, Eliza Mardian, di Jakarta, Senin (5/2), mengatakan produksi harus dijaga dengan harga yang berkeadilan bagi produsen sehingga minat menanamnya terjaga.

Hal itu disampaikan Eliza sebagai tanggapan atas pernyataan Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang menyatakan bahwa pemerintah berusaha menjaga harga gabah di tingkat petani tetap tinggi di kisaran tujuh ribu rupiah per kilogram.

Menurut Eliza, petani perlu merasakan bahwa upaya dan kerja keras mereka dihargai dengan penetapan harga yang adil. Kesejahteraan para petani dan produsen akan memberikan dampak positif pada daya produktivitas dan keberlanjutan sektor pertanian.

Dia juga menyampaikan pandangannya terkait urgensi impor beras tahun ini yang dinilai belum berbasiskan data kebutuhan. Kebutuhan beras di awal 2024 sebenarnya masih dapat terpenuhi dari sisa impor oleh Bulog pada 2023, cadangan Id Food, dan di tingkat daerah.

Jika dilihat dari stok beras per Desember 2023, di Bulog terdapat 1,6 juta ton, Id Food kurang lebih dua juta ton, dan di tingkat daerah 6,7 juta ton, seharusnya stok masih terjaga apalagi kebutuhan beras nasional berkisar 2,25 sampai 2,5 juta ton per bulan. "Memang puncak panen raya akan mundur sekitar tiga minggu sampai satu bulan. Namun mulai Maret itu biasanya sudah ada yang panen, sehingga dengan cadangan yang ada masih cukup, semestinya impor tidak dilakukan awal tahun," kata Eliza seperti dikutip dari Antara.

Dia juga meminta agar pelaksanaan impor untuk memenuhi kebutuhan akibat kekurangan produksi dalam negeri, semestinya baru diputuskan setelah panen raya, bukan sebelum panen.

"Kita bisa memperkirakan produksi tahun 2024 itu dari panen raya, karena lebih dari 60 persen produksi beras disumbang dari panen raya. Pada panen kedua biasanya jumlah produksinya lebih sedikit karena kekurangan air," kata Eliza.

Manajemen Stok

Selain itu, dia juga menyarankan pemerintah agar melakukan manajemen stok hingga penyaluran atau distribusi dengan baik. Pada 2023, lanjut Eliza, jika dihitung secara agregat Indonesia surplus tipis 0,27 juta ton, tetapi pemerintah impornya tiga juta ton.

"Dengan rata-rata panennya setahun dua kali maka pemerintah harus dapat me-manage stok dan distribusinya. Panen dua kali dalam setahun, tapi dapat memenuhi kebutuhan setiap bulannya," kata Eliza.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa pemerintah berusaha menjaga harga gabah di tingkat petani tetap tinggi di kisaran tujuh ribu rupiah per kilogram yang dianggap sebagai harga yang bagus untuk komoditas tersebut.

"Harga tujuh ribu rupiah itu sudah harga bagus, Pak," kata Airlangga kepada salah seorang petani di Cikarang- Bekasi, Jawa Barat, Minggu (4/2).