Pemerintah Kehilangan Arah Atasi Inflasi Pangan

» Pemerintah harus membangun secara merata dengan mendorong aktivitas ekonomi di desa agar perputaran uang tumbuh.

» Penggunaan teknologi pertanian secara masif membuat sektor pertanian lebih efisien dan lebih produktif.

JAKARTA - Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) bukan solusi tepat untuk mengatasi ancaman inflasi pangan dan kemiskinan, tetapi hanya solusi temporer yang justru memicu lonjakan impor beras karena cadangan tidak diperkuat dari produksi dalam negeri, tapi melalui impor.

Guru Besar Ilmu Sosiologi, Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Bagong Suyanto, yang diminta pendapatnya dari Jakarta, Minggu (28/1), mengatakan pemerintah harus mengutamakan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat dari produksi dalam negeri dibandingkan impor jika ingin sungguh-sungguh melakukan pemerataan pembangunan.

"Pemerintah harus melakukan pembangunan yang merata dengan mendorong aktivitas ekonomi di desa agar perputaran uang berkembang. Masyarakat desa harus memperoleh perlakuan yang adil dalam penghargaan komoditas yang dihasilkan dan perolehan fasilitas yang layak," kata Bagong.

Petani, kata Bagong, jangan sampai taraf hidupnya semakin susah dan melarat karena harga komoditas nonpertanian lebih tinggi. Kalau masyarakat desa maju dan sejahtera, daya beli keseluruhan masyarakat akan meningkat.

Dengan demikian, secara tidak langsung produk-produk yang dihasilkan golongan menengah atas, baik barang dan jasa, akan terserap sehingga dampaknya ekonominya juga ke atas, jadi kesejahteraan untuk semua kalangan.

Diminta terpisah, ekonom Celios, Nailul Nuda, menegaskan yang penting adalah sumber CBP harus lebih banyak dipenuhi dengan menyerap hasil produksi petani dalam negeri sehingga fungsi kesejahteraan petani juga berjalan.

"Saat ini, pemerintah seperti kehilangan arah dalam pemenuhan CBP. Bulog yang diberi tugas selama tahun 2022-2023 gagal menyerap beras dari petani secara optimal," tegas Huda

Akibatnya, stok beras menipis, harga tidak dapat dikendalikan, dan pemerintah tidak punya kekuatan intervensi yang cukup. Pada akhirnya impor lagi dan impor lagi. "Ini yang harus kita kritik, CBP harus melalui pengadaan beras dalam negeri agar fungsi-fungsi CBP bisa berjalan dengan optimal" tandas Huda.

Bergantung Negara Lain

Sementara itu, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Esther Sri Astuti, sepakat kalau solusi hanya dilakukan pemerintah dengan mengimpor beras, hal itu berarti ketahanan pangan Indonesia bergantung pada negara lain sehingga itu hanya solusi temporary dan tidak sustain.

"Kondisi demikian sangat rentan. Kalau kondisi geopolitik sedang konflik dan iklim tidak mendukung maka Indonesia akan rentan kelaparan," kata Esther.

Indonesia, jelasnya, harus berdikari pangan, paling tidak produksi beras Indonesia mampu mencapai kebutuhan masyarakat Indonesia, mengingat masalah pangan ini masalah ketahanan negara juga dan sangat krusial.

Oleh karena itu, negara maju sekalipun masih fokus pada pemenuhan kebutuhan pangan dengan mengupayakan swasembada.

Menurut dia, hal yang harus dilakukan adalah, pertama, menjamin ketersediaan sarana produksi pertanian untuk produksi beras dan lain lain, seperti pupuk, alat-alat pertanian, dan lain sebagainya.

Kedua,membangun sarana infrastruktur pertanian, seperti irigasi, jalan, dan waduk. Ketiga, yang tidak kalah penting adalah memberikan bimbingan teknis dengan cara meningkatkan kualitas dan volume produksi pangan melalui sekolah lapang dan memperbanyak jumlah petugas penyuluh pertanian.

Keempat, urai Esther, adalah meningkatkan penggunaan teknologi produksi dan pascapanen dan tentu membuat regulasi yang berpihak pada rakyat.

"Misalnya, masalah harga pada saat panen tidak ada impor sehingga harga tidak anjlok," kata Esther.

Kepala Pusat Pengkajian dan Penerapan Agroekologi Serikat Petani Indonesia (SPI), Muhammad Qomarunnajmi, mendorong penggunaan teknologi di sektor pertanian secara masif membuat sektor pertanian lebih efisien dan lebih produktif. Hal itu terlihat dan sudah terbukti di beberapa negara maju.

Qomar pun mendorong pemerintah agar lebih rutin melibatkan petani dalam progran sekolah lapangan dengan terjun langsung mendampingi agar kapasitas petani itu meningkat dan berjalan paralel dengan upaya modernisasi pertanian.