Bappenas Prioritaskan Percepatan untuk Infrastruktur Papua

Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan percepatan pembangunan infrastruktur Papua harus menjadi prioritas melalui mekanisme perencanaan khusus.

“Dalam Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) Khusus Papua telah dipikirkan apa yang akan menjadi perhatian untuk pengembangan infrastruktur Papua, termasuk pelabuhan, jembatan yang sangat krusial, termasuk perbaikan jalan yang rusak. Kalau tidak, nanti waktu panen kita bermasalah,” katanya saat berjumpa dengan Bupati Merauke Yoseph B. Gebze dikutip dari keterangan resmi Bappenas di Jakarta, Kamis (26/2).

Seperti dikutip dari Antara, Rachmat menegaskan bahwa Musrenbang Khusus Papua juga harus membahas pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan, hingga kawasan tertentu untuk penjagaan keamanan seperti pos pertahanan laut.

Dia menekankan bahwa pembangunan infrastruktur harus terintegrasi dengan penguatan kawasan perbatasan dan keamanan wilayah. Selain infrastruktur, integrasi program prioritas nasional ke dalam pembangunan Merauke juga harus dilakukan.

“Program-program pusat seperti kampung nelayan juga harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan Kabupaten Merauke. Mana yang paling mendesak harus didahulukan, baru kemudian tahap berikutnya,” kata Menteri PPN.

Bupati Yoseph menyampaikan bahwa posisi Merauke sebagai wilayah perbatasan dan “serambi timur” Indonesia menjadikan aspek pertahanan, konektivitas, dan pembangunan ekonomi sebagai prioritas.

“Empat fokus pembangunan daerah, yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia, optimalisasi pengelolaan sumber daya alam, penguatan kesejahteraan masyarakat, serta penyelarasan perencanaan daerah dengan kebijakan nasional dan provinsi,” ujar Yoseph.

Sebagai tindak lanjut, penguatan koordinasi teknis akan dilakukan untuk memastikan prioritas pembangunan Merauke, mulai dari infrastruktur, pelayanan dasar, hingga pengembangan kawasan perbatasan agar dapat berjalan terarah dan mendukung ketahanan pangan serta pertumbuhan kawasan timur Indonesia.

Mutu Pendidikan

Seiring dengan itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua berkomitmen memperkuat pemerataan akses dan mutu pendidikan hingga menjangkau daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) di Bumi Cenderawasih, melalui langkah strategis dan kolaboratif.

Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Pemprov Papua, Orgenes Kambuaya di Jayapura, Kamis mengatakan pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang harus dipenuhi tanpa diskriminasi, termasuk bagi anak-anak yang berada di wilayah terpencil.

"Untuk itu tantangan geografis, keterbatasan infrastruktur, serta distribusi tenaga pendidik yang belum merata menjadi perhatian serius pemerintah daerah," katanya usai membuka kegiatan Konsolidasi Pendidikan dasar dan Menengah.

Menurut Orgenes, diperlukan langkah strategis dan kolaboratif untuk memastikan seluruh anak Papua memperoleh layanan pendidikan yang layak dan bermutu,

“Tidak boleh ada anak Papua yang tertinggal hanya karena keterbatasan akses, untuk itu pemerataan pendidikan hingga wilayah 3T harus menjadi komitmen bersama,” ujarnya.