Perkuat Kajian Pergerakan Masyarakat, Baketrans Gandeng Operator Telepon Seluler

JAKARTA - Badan Kebijakan Transportasi (Baketrans) Kementerian Perhubungan menggandeng perusahaan operator seluler, dalam hal ini Telkomsel, untuk memperkuat kajian dalam melihat pergerakan masyarakat. Kerja sama ini telah diterapkan ketika mencermati pergerakan masyarakat dalam libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 lalu.

Kepala Badan Kebijakan Transportasi Robby Kurniawan mengatakan, perusahaan operator telepon seluler tersebut memberikan layanan insight (data solutions), berbasis survei digital (tSurvey.id) dan Mobility Insight. Dengan menggunakan az layanan tersebut, Baketrans dapat menghitung dan menganalisa pergerakan lalu lintas pada periode libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.

"Kolaborasi ini membuka peluang baru dalam memahami dinamika transportasi, dan mobilitas masyarakat secara lebih holistik. Hal ini sangat penting dalam menyusun kebijakan yang efektif dan adaptif," kata Robby dalam keterangan tertulisnya, Rabu (17/1).

Ia menambahkan, dengan memanfaatkan solusi data tersebut, Baketrans mencatat bahwa selama periode 16 Desember 2023 hingga 1 Januari 2024, terdapat 126 juta perjalanan mobilisasi masyarakat.

Selain itu, Robby mengungkapkan, berdasarkan data hasil pemantauan di Posko Pusat Nataru yang dilakukan dari 19 desember 2023 s.d 3 Januari 2024, tercatat total jumlah penumpang yang menggunakan moda angkutan umum meningkat.

"Peningkatan mencapai 21% dibandingkan dengan Nataru tahun lalu. Kemudian jumlah kendaraan yang melintas di jalan tol yang keluar Jabodetabek mengalami peningkatan sebanyak 10,9%. Sedangkan jumlah kendaraan yang melintas di jalan tol yang masuk Jabodetabek mengalami peningkatan sebanyak 11,11%," katanya.

Sementara itu, Vice President Data Solutions Telkomsel Alfian Manullang sangat antusias berkolaborasi dengan Baketrans.

"Langkah kerja sama ini menjadi bentuk nyata semangat dalam menggerakkan kemajuan dengan mendukung pemerintah untuk pengembangan dan penyempurnaan tata kelola lalu lintas ataupun kebijakan lainnya yang berkaitan dengan mobilitas dan transportasi," tuturnya.

Sebelumnya, pada 2023 Badan Kebijakan Transportasi juga telah bersinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, kementerian dan lembaga negara lain, maupun mitra perguruan tinggi dalam peningkatan kualitas kebijakan transportasi.

Beberapa di antaranya adalah adalah kerja sama dengan Institut Teknologi Bandung, Universitas Hasanudin, dan PT PAL Indonesia dalam hal analisis teknis pada sektor maritim, kerja sama dengan MLIT Jepang terkait peningkatan layanan rantai dingin (cold chain), serta kerja sama dengan AirNav Indonesia untuk menganalisis kebijakan penyelenggaraan layanan navigasi penerbangan.

"Dengan adanya sinergi yang berkelanjutan ini, diharapkan Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan dapat merumuskan dan memformulasikan rekomendasi kebijakan yang optimal," katanya.