RI Harus Waspadai Ancaman Inflasi Pangan seperti di Argentina

» Sekitar 40 persen penduduk Argentina saat ini hidup di bawah garis kemiskinan.

» Produksi, tata niaga, dan rantai distribusi harus demokratis dan tidak dikendalikan oleh kelompok tertentu.

BUENOS AIRES - Badan Statistik Pemerintah Argentina atau National Institute of Statistics and Census of Argentina (INDEC), pada Kamis (11/1), merilis angka resmi inflasi tahunan negara Amerika Latin itu yang melonjak 211,4 persen pada 2023, tertinggi dalam 32 tahun terakhir.

Seperti dikutip dari Times of India, data tersebut mencerminkan dampak kuat dari serangkaian tindakan yang mengejutkan, termasuk devaluasi mata uangnya 50 persen, yang dilaksanakan oleh tokoh sayap kanan, Presiden Javier Milei, dengan harapan dapat mengendalikan lonjakan inflasi.

Menurut INDEC, inflasi tahunan itu lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 95 persen. Sementara itu, inflasi bulanan per Desember 2023 mencapai 25,5 persen, naik dari November yang tercatat 12,8 persen, namun sedikit di bawah perkiraan pemerintah sebesar 30 persen.

"Makanan dan minuman non-alkohol sebagai kontributor terbesar inflasi tahunan yang meningkat rata-rata 29,7 persen pada Desember," kata INDEC.

Produk konsumsi massal lainnya juga meningkat sekitar 30 persen, sementara obat-obatan mengalami kenaikan rata-rata 40 persen.

Consultancy Eco Go memperingatkan akan adanya sedikit perlambatan harga pangan pada hari-hari pertama di Januari dan memproyeksikan kenaikan biaya hidup bulanan kurang dari 23 persen pada bulan Desember.

Dalam sebuah wawancara dengan stasiun radio Buenos Aires sebelum angka tersebut dirilis, Milei mengatakan jika tingkat inflasi bulanan berada di bawah perkiraan maka hal tersebut merupakan sebuah pencapaian.

"Kalau angkanya mendekati 25 persen, berarti keberhasilannya luar biasa," kata Milei.

Dalam pidato pelantikannya, Milei mengumumkan rencana penyesuaian yang bertujuan untuk mencegah hiperinflasi dan memperingatkan bahwa langkah-langkah tersebut pada awalnya akan berdampak negatif pada tingkat aktivitas, lapangan kerja, upah riil, dan jumlah orang miskin dan tidak mampu.

Diperkirakan sekitar 40 persen penduduk Argentina saat ini hidup dalam kemiskinan. Milei mengatakan dalam wawancara bahwa setelah variabel makroekonomi stabil, dia kemudian akan melakukan dollarisasi perekonomian.

"Kita akan terus melihat periode inflasi dengan angka yang mengerikan, tapi kemudian kita akan melihat bahwa langkah selanjutnya adalah jatuhnya inflasi," Milei.

Menanggapi hal itu, pakar kemiskinan sekaligus Guru Besar Ilmu Sosiologi, Universitas Airlangga, Surabaya, Bagong Suyanto, mengatakan berkaca pada situasi di Argentina, pemerintah Indonesia tidak boleh meremehkan kondisi inflasi dalam negeri yang jika dibiarkan dapat membuat masyarakat miskin semakin menderita, dan negara terjebak krisis.

"Inflasi seperti di Argentina menunjukkan rakyatnya sudah benar-benar kehilangan daya beli, dan ini berbahaya. Pemerintah harus mengambil ini sebagai pelajaran dan tidak boleh membiarkan inflasi terus berulang. Kalau dibiarkan bisa lampu merah, negara dalam bahaya karena akan jatuh dalam krisis," tegas Bagong.

Kurangi Bahan Baku Impor

Sementara itu, Peneliti Mubyarto Institute, Awan Santosa, mengatakan Indonesia harus waspada agar kejadian di Argentina tidak terjadi di Indonesia. Pemerintah harus menjaga agar inflasi terkendali.

"Kurangi kebergantungan pada bahan baku impor yang dapat memicu inflasi dari kenaikan biaya produksi," tegas Awan.

Hal lainnya adalah meningkatkan produktivitas serta memperbaiki tata niaga dan rantai distribusi.

"Produksi, tata niaga, dan rantai distribusi ini harus lebih demokratis dan terkendali. Jangan sampai dikendalikan oleh kelompok tertentu," tegas Awan.

Negara, jelasnya, harus hadir secara optimal agar pasar tidak dikendalikan kalangan tertentu saja. Kehadiran negara juga termasuk melalui revitalisasi Bulog. Indonesia, papar Awan, juga termasuk terancam karena sebagian bahan pangan dan bahan baku industri bersumber dari impor. Sementara kebergantungan pada impor ini sangat rawan bergejolak karena masalah geopolitik.

Ketegangan di Timur Tengah ditambah meningkatnya gangguan militan Houthi Yaman menyebabkan jalur perdagangan global terganggu. "Dinamika geopolitik seperti itu perlu diperhatikan agar ekonomi tidak mengalami masalah," katanya.