Skema KUR Kurang Efektif

JAKARTA - Realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sepanjang tahun ini masih sangat rendah, kurang dari 90 persen dari target. Mekanisme penyaluran pembiayaan bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) tersebut ditengarai menjadi penyebabnya.

Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM), Teten Masduki, menyebutkan realisasi penyaluran KUR sampai saat ini baru menyentuh 84,28 persen dari target. Menurutnya, ketidakmaksimalan penyaluran pembiayaan tersebut lantaran skema penyaluran yang kurang efektif.

"Saya kira waktunya KUR dievaluasi karena kurang efektif," kata MenKopUKM Teten saat Diskusi Refleksi 2023 dan Outlook 2024 Kementerian Koperasi dan UKM di Jakarta, Kamis (21/12).

Teten mengemukakan skema penyaluran KUR menggunakan agunan sebagai jaminan tidak lagi tepat karena pelaku UKM terutama skala mikro dan kecil tidak mempunyai agunan yang cukup. Hal itu dinilainya menjadi penghalang bagi UMKM untuk mengakses KUR.

Padahal, ekonomi Indonesia didominasi oleh UMKM dengan penyediaan lapangan kerja hingga 97 persen. "Tapi, pembiayaan perbankan lebih banyak pada korporasi. (UMKM) ada 21 persen sekarang dan ini tidak ada yang menganggap masalah," ucapnya.

Teten pun membandingkan penyaluran kredit perbankan kepada UMKM di negara-negara lain, seperti Korea Selatan yang porsi untuk UMKM mencapai 80 persen. Begitu juga dengan Jepang dan India yang sudah di atas 60 persen.

Salah satu mekanisme penyaluran pembiayaan yang efektif menurutnya adalah skema credit scoring. Melalui skema itu, perbankan memanfaatkan aplikasi untuk membantu melakukan scoring atau pemeringkatan.

Skema credit scoring, lanjutnya, diterapkan di 145 negara. Skema tanpa menggunakan agunan pun juga telah digunakan oleh teknologi finansial atau fintech yang menggunakan teknologi untuk mengetahui persis kriteria calon nasabah yang akan diberikan pembiayaan.

Adapun hingga 21 Desember 2023, realisasi KUR mencapai 250,3 triliun rupiah, semetara targetnya sebesar 297 triliun rupiah. KUR tersebut diberikan kepada 4,48 juta debitur dengan 42,39 persen di antaranya adalah debitur dengan usaha di sektor perdagangan besar dan eceran.

Pembiayaan UMi

Pada kesempatan lain, Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan program pembiayaan ultra mikro (UMi) menjangkau 9,4 juta orang. Adapun debitur yang tercatat dengan nomor induk kependudukan (NIK) mencapai 7,4 juta orang.

"Dari 7,4 juta orang yang berdasarkan NIK tadi, 96 persen adalah perempuan, 4 persennya laki-laki. Jadi, artinya pembiayaan UMi ini lebih banyak diakses oleh kaum perempuan," kata Direktur Utama PIP, Ismed Saputra, di Jakarta, Kamis (21/12).

Pembiayaan UMi sendiri didesain untuk pelaku usaha ultra mikro yang unbankable atau tak dapat akses ke bank. Tujuan dari pembiayaan UMi yaitu agar usaha para debitur mampu tumbuh dan berkembang sehingga mampu berkembang dan memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian Indonesia.