Perluas Posko Pangan UMKM Perempuan, Inkowapi Dorong Kolaborasi Permodalan

JAKARTA - Induk Koperasi Wanita Pengusaha Indonesia (Inkowapi) bersama Sahabat Usaha Rakyat (Sahara) di penghujung 2023 kembali menghadirkan Gebyar Posko Pangan Serentak Nasional. Kegiatan ini mendukung keberlanjutan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), khususnya pelaku usaha perempuan.

Gebyar posko pangan yang digelar ketiga kalinya ini telah meluas hingga ke 25 provinsi dengan jumlah posko pangan mencapai ribuan. Ketua Umum Inkowapi Sharmila Yahya mencatat 97 persen dari perekonomian nasional disumbang oleh sektor UMKM, dan sebanyak 37 juta atau 60 persen UMKM di Indonesia dikelola oleh perempuan.

"Inkowapi bersama Sahara akan terus memaksimalkan pembinaan dan pelatihan kepada wirausaha tentang ekosistem UMKM serta terus memaksimalkan perluasan pasar dan akses pembiayaan," ujar Sharmila saat membuka Gebyar Posko Pangan Serentak Nasional 2023 di Gudang Sarinah Ekosistem, Pancoran, Jakarta Selatan, Sabtu (9/12).

Gebyar posko pangan di penghujung tahun 2023 ini bagian refleksi perjalanan industri UMKM dan kewirausahaan yang merupakan langkah konkret mendukung peran aktif perempuan di kancah nasional maupun global. Dengan begitu, upaya ini dapat memberi peluang seluas-luasnya dalam ekosistem kewirausahaan di tingkat RT/RW.

"UMKM di Indonesia 99 persen kelas mikro. Dukungan motivasi dan perluasan pasar dari pemangku kebijakan sangat dibutuhkan dalam berkembangnya usaha kaum perempuan ini," jelas Shinta Kamdani, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Kemaritiman, Investasi dan Luar Negeri Kadin Indonesia.

Pada kesempatan yang sama, Deputi I Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Bidang Perekonomian Ferry Irawan berharap peran posko pangan di berbagai daerah mendorong peran UMKM dalam pengembangan ekonomi kemasyarakatan.

"Pemerintah berharap peran serta UMKM dalam menghadirkan ketersediaan pangan dengan harga terjangkau," kata Ferry. Ia optimistis keterlibatan posko pangan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara nasional maupun daerah.

Posko pangan yang telah terbentuk di setiap provinsi ini, 100 persen dikelola perempuan. Model perekonomian civil society yang memaksimalkan bisnis berkelanjutan ini sangat dibutuhkan masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup penghasilan keluarga. Terlebih, hal ini berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kami mendukung pemerintah memprioritas tujuh transformasi digital yakni digitalisasi pasar, pengetahuan kualitas, keuangan dan pembiayaan, manajemen, kapasitas produksi hingga digitalisasi distribusi," tegas Sharmila yang juga Ketua Komite Tetap Kewirausahaan Kadin Indonesia ini.

Pada 2024 dalam rangka mempersiapkan Indonesia Maju di 2045, posko pangan akan dipersiapkan secara masif dengan memaksimalkan kolaborasi yang intensif dengan Kadin Indonesia dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Targetnya satu desa atau kelurahan dapat mendirikan satu posko pangan, dengan jumlah total 100 ribu posko sembako pangan di seluruh daerah, agar ketersediaan bahan pangan dengan harga murah dapat dijangkau masyarakat.