Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

DPRD DKI Desak Percepatan Penataan Kabel Semrawut, Prioritaskan Permukiman Padat

22 Minggu, 22 Nov 2026, 18:20 WIB | Oleh:
DPRD DKI Desak Percepatan Penataan Kabel Semrawut, Prioritaskan Permukiman Padat DPRD DKI Desak Percepatan Penataan Kabel Semrawut, Prioritaskan Permukiman Padat Doc: DPRD DKI Jakarta
Ket. Penataan kabel udara yang semrawut di sejumlah kawasan Jakarta dinilai mendesak untuk segera dilakukan karena tidak hanya mengganggu estetika kota, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan warga. Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Pantas Nainggolan, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI mempercepat pembenahan jaringan utilitas, terutama di kawasan permukiman padat penduduk yang rawan kebakaran akibat korsleting listrik.

JAKARTA - Penataan kabel udara yang semrawut di sejumlah kawasan Jakarta dinilai mendesak untuk segera dilakukan karena tidak hanya mengganggu estetika kota, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan warga. Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Pantas Nainggolan, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI mempercepat pembenahan jaringan utilitas, terutama di kawasan permukiman padat penduduk yang rawan kebakaran akibat korsleting listrik.

Pantas menilai upaya Dinas Bina Marga DKI Jakarta untuk memindahkan kabel udara ke bawah tanah belum berjalan optimal. Padahal, Pemprov DKI telah memiliki landasan hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penempatan Jaringan Utilitas sebagai dasar pelaksanaan penataan tersebut.

“Penataan kabel ini harus segera dilakukan,” ujar Pantas, beberapa waktu lalu.

Menurut dia, percepatan pembangunan sarana jaringan utilitas terpadu (SJUT) membutuhkan dukungan pembiayaan dan keterlibatan pihak ketiga melalui skema kerja sama. Pasalnya, pemerintah tidak mungkin menanggung seluruh kebutuhan biaya pembangunan infrastruktur, termasuk penyediaan saluran kabel bawah tanah atau ducting.

Melalui kerja sama tersebut, pembangunan SJUT diharapkan dapat dilakukan secara lebih cepat dan menjangkau seluruh wilayah Jakarta. Pantas menilai skema pembiayaan yang melibatkan pihak ketiga diperlukan agar penataan jaringan utilitas bisa berlangsung serentak di lima wilayah kota.

“Agar penataan bisa berlangsung serentak di lima wilayah kota,” tandas politisi PDI Perjuangan itu.

Selain mendorong kerja sama pembiayaan, Pantas meminta Pemprov DKI segera menerbitkan rencana induk penyelenggaraan jaringan utilitas sebagaimana diamanatkan dalam regulasi tersebut. Dokumen perencanaan itu diperlukan agar pembangunan jaringan kabel terintegrasi dengan tata ruang serta arah pembangunan Jakarta dalam jangka panjang.

Dengan adanya rencana induk yang jelas, penataan utilitas diharapkan tidak dilakukan secara parsial atau hanya berdasarkan kebutuhan sesaat. Perencanaan terpadu juga dapat menjadi acuan dalam menentukan tahapan pembangunan dan pengelolaan jaringan utilitas di berbagai kawasan.

Pantas turut mengingatkan agar pengelolaan SJUT dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta. Hal tersebut dinilai penting karena pembangunan jaringan utilitas memanfaatkan aset milik Dinas Bina Marga, termasuk trotoar dan sejumlah fasilitas pendukung lainnya.

Dari sisi keselamatan, pemindahan kabel ke bawah tanah dinilai dapat mempermudah proses pemeliharaan sekaligus mengurangi risiko yang mengancam masyarakat. Penataan tersebut diharapkan mampu mengatasi persoalan kabel menjuntai, potensi warga tersandung, hingga ancaman kebakaran akibat gangguan jaringan listrik.

“Risiko kabel menjuntai, warga tersandung, hingga kebakaran harus bisa diatasi,” kata Pantas.

Secara khusus, ia juga mendorong agar penataan jaringan kabel di kawasan perkampungan padat penduduk diintegrasikan dengan program penataan dan pengentasan RW kumuh. Menurut dia, momentum pembenahan kawasan permukiman dapat dimanfaatkan untuk sekaligus memperbaiki jaringan utilitas yang selama ini tidak tertata.

Dengan pendekatan tersebut, perbaikan lingkungan tidak hanya berfokus pada kondisi fisik permukiman, tetapi juga mencakup infrastruktur pendukung yang berpengaruh terhadap keselamatan warga. Penataan jaringan kabel pun diharapkan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas lingkungan tempat tinggal masyarakat.

Apabila pemindahan kabel ke bawah tanah belum memungkinkan untuk dilakukan, Pantas mengusulkan penerapan sistem tiang bersama. Skema ini memungkinkan sejumlah jaringan kabel ditempatkan pada tiang yang sama sehingga jumlah tiang di sepanjang jalan dapat dikurangi dan tidak lagi memenuhi ruang publik.

“Saat penataan RW kumuh berjalan, jaringan kabel juga harus dibenahi. Jangan sampai kesempatan ini terlewat,” tandasnya.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
Advertisement
rectangle-detail-top
Advertisement
idbuild hal detail

BKN HPWI Dorong Desa Wisata Berdayakan Masyarakat  

35 menit yang lalu | Ilham Sudrajat

Nasional
BKN HPWI Dorong Desa Wisata...
pasang iklan di koran jakarta
Advertisement
Kangen Makanan Malaysia? Sekarang Setiap Minggu Kita Bisa Menikmatinya di Hotel Le Méridien Jakarta

Kangen Makanan Malaysia? Sekarang Setiap Minggu Kita Bisa Menikmatinya di Hotel Le Méridien Jakarta

22 Nov 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +