Ketimpangan Ekonomi Antarwilayah Belum Tuntas

JAKARTA - Distribusi pemerataan ekonomi dan konvergensi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) antardaerah masih menjadi tantangan utama perekonomian Indonesia.

Wakil Menteri Keuangan RI, Suahasil Nazara, dalam Regional Chief Economist Forum di Nusa Dua, Bali, Jumat (8/12), mengatakan pemerataan hanya dapat atasi melalui pembangunan infrastruktur transportasi dan energi, serta mendorong pusat pertumbuhan ekonomi baru yang bersumber dari industrialisasi dan digitalisasi.

"Kita tidak ada keraguan bahwa yang namanya pertumbuhan ekonomi, kita harus cari sumber-sumber baru," kata Suahasil.

Suahasil menilai industrialisasi Indonesia tecermin dari potensi sektor primer, seperti pertanian, tambang, perkebunan seiring perubahan struktur ekonomi menuju sektor sekunder dan tersier.

Kemudian, digitalisasi yang juga dapat dilihat dari proses perubahan bisnis yang mendorong efisiensi dan produk atau layanan baru yang lebih spesifik, contohnya pemanfaatan kecerdasan buatan (artificial intelligence).

Sinergi regional saat ini diarahkan menuju status standar pelayanan minimum yang mana daerah memiliki pemerataan akses dan mutu pelayanan publik pada sektor pendidikan, kesehatan, pengembangan diri, kesempatan kerja, sosial, pensiun dan jaminan hari tua.

Menanggapi pernyataan Suahasil, peneliti dari Mubiyarto Institute, Awan Santosa, mengakui ketimpangan ekonomi antarwilayah di Indonesia sudah lama berlangsung penanganannya belum tuntas hingga saat ini.

Sebab itu, pemerintah perlu mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan agar tercipta pemerataan.

"Pertumbuhan harus ditopang ekonomi rakyat dan koperasi serta ramah lingkungan melalui pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi biru (maritim)," papar Awan.

Ekonomi kalangan bawah, jelasnya, harus dirangsang agar tumbuh sehingga mereka bisa berkontribusi mengatasi masalah ketimpangan ekonomi antardaerah.

Kesadaran Bersama

Diminta terpisah, pengamat Komunikasi Politik Universitas Bina Nusantara Malang, Frederik M. Gasa, mengatakan salah satu elemen penting dalam upaya pemerataan ekonomi dan konvergensi PDRB adalah willingness dari pemangku jabatan tertinggi di daerah.

Proses pemerataan tidak bisa dipandang hanya dari satu sisi yakni komitmen pemerintah pusat untuk daerah, tetapi juga menyangkut sinergitas dan kesadaran bersama bahwa pemerataan akan terjadi kalau antarpemangku jabatan, dari pusat hingga daerah, punya kesadaran yang sama.

Upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi baru yang bermula dari daerah adalah upaya yang positif dan penting untuk diteruskan. Membangun Indonesia tentu tidak bisa berawal dari Jakarta saja. Wilayah dari ujung Barat hingga Timur sangat potensial dan tentu harus dimaksimalkan.

Memandang Indonesia pun, katanya, harus dari kacamata yang beragam. Antara satu wilayah dengan wilayah lain tentu pendekatannya berbeda.