AS Berencana Tempatkan Misil Jarak Menengah di Pasifik Utara

WASHINGTON DC - Rencana militer Amerika Serikat (AS) untuk menempatkan misil jarak menengah di Guam kemungkinan akan meningkatkan kekhawatiran di antara beberapa negara kepulauan Pasifik terhadap era baru militerisasi di wilayah mereka, kata para analis.

Kemungkinan itu menguat setelah AS menarik diri dari perjanjian yang telah berusia puluhan tahun dengan Russia pada 2019 yang melarang penggunaan misil yang diluncurkan dari darat dengan jangkauan 500-5.500 kilometer, apalagi keputusan itu berpotensi memberi AS lebih banyak fleksibilitas dalam menanggapi peningkatan kekuatan militer Tiongkok, dan juga menghadapi perlawanan praktis terhadap sekutunya di Asia.

Jenderal Charles Flynn, panglima Angkatan Darat AS di Pasifik, mengatakan pada forum keamanan internasional pada pertengahan November lalu bahwa AS bermaksud untuk mengerahkan misil HIMARS, SM-6, dan Tomahawk ke Indo-Pasifik, istilah AS untuk wilayah yang mencakup wilayah Asia timur dan Samudra Hindia dan Pasifik.

"Kami bermaksud untuk menyebarkan sistem itu ke wilayah tersebut. Saya tidak akan mengatakan di mana atau kapan," kata Flynn di Forum Keamanan Halifax, menurut pernyataan yang dikirim melalui email pada Selasa (5/12) dari Angkatan Darat AS.

Rencana tersebut disorot dalam laporan Nikkei pada 3 Desember yang mengutip pernyataan juru bicara militer AS. Saat itu juru bicara militer AS mengatakan bahwa pengerahan tersebut akan dilakukan pada tahun 2024.

Sementara laporan dari Rand Corporation dan lembaga pemikir Carnegie Endowment for International Peace mengatakan bahwa wilayah Amerika di Guam merupakan lokasi pengerahan senjata itu.

Pasifik adalah lokasi yang paling mungkin karena keengganan sekutu AS di Asia untuk menempatkan bagi sistem misil tersebut.

Perseteruan antara Tiongkok dan AS kian kentara di Asia timur karena konflik terkait Taiwan dan klaim Beijing atas Laut Tiongkok Selatan (LTS) yang tumpang tindih dengan negara-negara Asia tenggara.

"Karena perjanjian pembatasan senjata jarak menengah dengan Russia, AS sebelumnya menghadapi kendala struktural pada kekuatan militernya di Asia, dan hal itu tak dialami oleh Tiongkok," ungkap analis Carnegie Endowment, Ankit Panda, dalam laporannya pada Oktober lalu.

Fokus Persaingan

Pasifik juga menjadi fokus persaingan ketika AS merespons serangan Tiongkok dengan negara-negara kepulauan yang diabaikan oleh Washington DC selama beberapa dekade terakhir. Ketertarikan AS terhadap Pasifik terutama meningkat setelah Kepulauan Solomon meneken perjanjian keamanan dengan Tiongkok awal tahun lalu.

Tess Newton Cain, seorang analis Pasifik di Griffith Asia Institute, mengatakan kemungkinan adanya misil jarak menengah di Guam adalah contoh tepat dari militerisasi yang dikhawatirkan oleh beberapa negara Pasifik akan terjadi di lingkungan mereka.

"Forum Kepulauan Pasifik (Pacific Islands Forum), sebuah kelompok yang terdiri dari 18 negara yang mencakup Australia dan New Zealand, sudah merasa khawatir karena AS tidak menerima prinsip-prinsip Perjanjian Rarotonga tahun 1989, yang menyatakan Pasifik selatan sebagai zona bebas nuklir," kata Newton Cain.

Meningkatnya kedekatan Australia dengan AS, khususnya melalui pakta AUKUS untuk melengkapi Australia dengan kapal selam bertenaga nuklir, juga telah menimbulkan pertanyaan tentang komitmen Australia terhadap kawasan bebas nuklir, kata Newton Cain.

Menurut Henryk Szadziewski, seorang peneliti di Pusat Studi Pulau Pasifik di Universitas Hawaii, para pemimpin negara-negara kepulauan Pasifik Utara yang memiliki hubungan keamanan dan ekonomi yang erat dengan AS melalui perjanjian asosiasi bebas, saat ini cenderung lebih khawatir terhadap ancaman Tiongkok.

Sebelumnya dilaporkan Palau ingin AS menempatkan misil pertahanan udara Patriot di negaranya sehingga memiliki perlindungan yang sama terhadap serangan seperti Guam. Di Palau, AS juga saat ini membangun fasilitas radar over-the-horizon. RFA/I-1