Kenaikan Anggaran Perkuat Kinerja BP2MI Lawan Sindikat Perdagangan Orang

JAKARTA - Anggaran Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) pada 2024 naik dibanding tahun ini. Kenaikan anggaran ini dapat memperkuat BP2MI dalam upaya memberantas sindikat perdagangan orang yang selama ini menyasar banyak pekerja migrant Indonesia (PMI).

"Peningkatan anggaran dapat mendorong lebih kuat peran negara dalam memberikan perlindungan PMI dari ujung rambut hingga ujung kaki. Memperkuat upaya kami melawan sindikat perdagangan orang," tegas Kepala BP2MI Benny Rhamdani dalam konferensi pers terkait anggaran di kantornya, Jakarta, Selasa (5/12).

Tahun depan, BP2MI memperoleh anggaran sebesar lebih dari Rp530 miliar, tepatnya Rp530.513.681.000. Jumlah ini naik signifikan dibandingkan pada 2023 sebesar Rp382.823.821.000.

Kenaikan anggaran ini dinilai Benny sangat membantu BP2MI dalam menjalankan tugas, utamanya melindungi PMI.

"Dalam beberapa kali saya mengikuti rapat dengar pendapat anggota dan pimpinan Komisi IX saya katakan anggaran BP2MI sangat tidak ideal. Bahwa 60 persen selama 5 tahun terakhir, anggaran BP2MI total pagu BP2MI itu merupakan belanja operasional, termasuk belanja pegawai. Sementara 40 persen itu belanja barang non operasional yang mendukung program layanan penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia. Di situ tidak idealnya. Sehingga kami tidak henti-henti terus menyampaikan perjuangan agar anggaran BP2MI ditambah," papar Benny.

Anggaran sebelumnya yang tak cukup, kata Benny membuat pelaksanaan program dan kegiatan di BP2MI menjadi tidak maksimal. "Di antaranya masih terdapat kekurangan anggaran baik untuk program prioritas nasional maupun prioritas lembaga selain itu terjadi pengurangan anggaran dari blokir automatic adjustment," kata dia.

Adapun uang lebih dari Rp530 miliar ini rencananya akan dialokasikan ke lima satuan kerja (satker) di tingkat pusat yakni tiga kedeputian, sekretariat, dan inspektorat, serta kepada 23 satker daerah dalam hal ini BP3MI.

Postur anggaran BP2MI Tahun 2024, kata Benny memiliki proporsi yang jauh lebih baik di mana 46 persen dari total pagu BP2MI merupakan belanja operasional termasuk belanja pegawai dan 54 persen atau lebih besar merupakan Belanja Barang Non Operasional (BBNO) yang mendukung program layanan penempatan dan pelindungan PMI.

Adapun alokasi anggaran BP2MI tahun ini, terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp131.794.045.000, belanja operasional perkantoran Rp105.368.336.000, kegiatan prioritas nasional Rp112.053.726.000, dan kegiatan prioritas lembaga Rp181.297.574.000.

Dia pun memerintahkan jajaran agar menggunakan anggaran secara efisien dan efektif. Benny juga meminta pertanggungjawaban penggunaan anggaran dilakukan secara terbuka dan akuntabel. Pengawasan secara eksternal terhadap uang rakyat tersebut, juga diharapkannya.

"Tidak cukup dipertanggungjawabkan secara administratif, tapi juga penggunaannya yang tepat sasaran dan tepat manfaat. Karena sekali lagi di atas pertanggungjawaban administratif ada yang lebih penting dan terhormat yaitu pertanggungjawaban moral dunia dan akhirat, atas penggunaan se sen pun uang rakyat, uang yang khususnya disumbangkan oleh para pekerja migran Indonesia," tegasnya.

Seperti diketahui, BP2MI terus melakukan terobosan terhadap institusi yang ia pimpin. Kali ini, dia mengumumkan secara luas ke publik anggaran yang didapat BP2MI pada tahun 2024. Pengumuman itu disertai rincian alokasi penggunaannya.

"Ini kami lakukan sebagai bentuk tanggung jawab moral transparansi dan keterbukaan BP2MI kepada publik dan kita ingin memulainya running pada 2024," ujar Benny

"Budaya transparansi, terbuka itu sudah kita lakukan itu berjalan sejak tahun 2020 sejak saya memimpin. Dimana berbagai kegiatan BP2MI selalu disiarkan secara live apakah melalui Facebook apakah melalui YouTube dan berbagai platform media sosial. Mungkin ini juga yang pertama dilakukan oleh kementerian/lembaga dimana BP2MI akan menyampaikan secara terbuka berapa besar anggaran BP2MI dialokasikan untuk kegiatan dan program apa saja," imbuh Benny.