KPU Harus Yakinkan Publik soal Keamanan Data

BENGKULU - Pakar politik sekaligus akademikus Universitas Bengkulu Dr Panji Suminar mengatakan KPU RI harus segera meyakinkan ke publik bahwa sistem keamanan digital dan bank data mereka aman dari tindakan peretasan.

"Apakah itu hanya sebatas isu kebocoran atau benar-benar terjadi peretasan, upaya yang harus dilakukan, KPU harus bicara dan meyakinkan publik secepatnya tentang kebocoran data ini," kata Dr Panji Suminar di Bengkulu, Kamis (30/11).

Lebih lanjut, menurut dia, hal tersebut menjadi sangat penting karena keamanan data dan sistem siber KPU juga berimplikasi terhadap tingkat kepercayaan publik pada proses dan hasil pemilu. "Menurut saya ada baiknya juga itu muncul sekarang, supaya KPU membenahi keamanan data, kemudian dari beberapa pihak, calon partai atau apapun itu bisa mengawasi, lebih awas dan melek. Kalau KPU tidak tidak bisa memberikan jaminan keamanan data maka hasil pemilu nanti akan dipersoalkan," kata dia.

Apalagi, menurut Panji saat ini tahapan pemilu memasuki saat-saat kampanye. Oleh karena itu, Panji mengingatkan pentingnya KPU memastikan dan meyakinkan publik sesegera mungkin terkait keamanan siber dan data. Agar, menurut dia tidak ada celah yang dijadikan pihak-pihak tertentu, untuk membuat narasi kecurangan, menolak hasil pemilu, dan menyerang peserta atau penyelenggara di Pemilu 2024.

Jernihkan Isu

Hal senada diungkapkan akademikus Universitas Bengkulu Dr Sugeng Suharto yang menilai KPU RI perlu danpenting untuk menjernihkan isu kebocoran data pemilih yang mencuat belakangan ini, agar tidak mengurangi kepercayaan masyarakat.

"Penting sekali, KPU menjernihkan persoalan ini agar tidak terjadi permasalahan kepercayaan publik di kemudian hari terhadap hasil pemilu,""kata Dr Sugeng Suharto di Bengkulu, Rabu.

Menurut Sugeng, kalau memang terjadi kebocoran data pribadi pemilih dari data KPU RI, tentunya penyelenggara pemilu harus berbenah diri, dan membuat sistem yang lebih baik. Namun ketika data yang tersebar tersebut bukan bersumber dari KPU, menurut dia, KPU juga harus menjelaskan ke publik agar tidak ada persepsi miring terhadap lembaga penyelenggara pesta demokrasi tersebut, atau menjadi bahan tudingan pihak-pihak tertentu yang ingin menunggangi isu tersebut.

Pada Senin, 27 November 2023, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) menyebutkan sebuah akun anonim bernama Jimbo di BreachForum mengunggah 252,327,304 data yang diklaim berasal dari situs kpu.go.id.

Data yang dijual seharga 74.000 dollar AS itu diklaim memuat NIK, nomor KK, nomor KTP, paspor, nama, tempat pemungutan suara, status difabel, jenis kelamin, tanggal dan tempat lahir, status perkawinan, serta alamat.

Sementara itu, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari menjelaskan Tim KPU dan Gugus Tugas (BSSN, Cybercrime Polri, BIN dan Kemenkominfo) sedang bekerja menelusuri kebenaran dugaan sebagaimana pemberitaan kejadian tersebut.