Kemandirian Pangan Modal Utama Melindungi Negara dari Dampak Eksternal

» Sektor pertanian dan kelautan memiliki peran penting dalam mendukung Produk Domestik Bruto.

» Dengan meningkatkan investasi dan fokus tingkatkan kualitas produk, RI dapat menjadi pemain utama di pasar internasional.

JAKARTA - Permintaan agar pemerintah dalam merumuskan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) memasukkan upaya mencapai swasembada pangan semakin meluas. Hal itu dipandang penting karena dalam beberapa waktu terakhir kebutuhan pangan Indonesia sangat bergantung pada produk impor sehingga sangat rentan dengan fluktuasi harga karena faktor ketidakpastian global.

Pemerintah pun diminta untuk menggali potensi pangan lokal yang bisa dikembangkan dan berkelanjutan sehingga memberi nilai tambah yang lebih besar pada perekonomian nasional.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Atmajaya Jakarta, YB Suhartoko, mengatakan Indonesia sebagai negara kepulauan dengan 70 persen lautan dan 30 persen daratan sudah sepantasnya memanfaatkan potensi sumber daya kelautan yang luar biasa. "Selama ini agromaritim belum dimanfaatkan secara optimal," kata Suhartoko.

Namun demikian, kata Suhartoko, pemanfaatannya sebaiknya sesuai dengan konsep ekonomi biru, karena merupakan rancangan optimalisasi sumber daya air yang bertujuan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui berbagai kegiatan yang inovatif dan kreatif dengan menjamin usaha dan kelestarian lingkungan.

"Dengan konsep ekonomi biru ini, efisiensi akan tercapai karena limbah produksi dapat diolah dan hasilnya digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat," kata Suhartoko.

Ekonomi biru juga berpotensi menciptakan jenis usaha baru, dan tentu selanjutnya menyerap tenaga kerja lebih banyak. Lebih dari itu, tentu saja sangat ramah lingkungan.

Ketua Serikat Nelayan Indonesia (SNI), Budi Laksana, menegaskan perlunya Indonesia mengutamakan sektor maritim, terutama agromaritim, dalam upaya pembangunan nasional.

Sebab, sektor tersebut sudah terbukti memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan, tetapi juga memiliki dampak positif terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat.

"Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa sektor pertanian dan kelautan memiliki peran penting dalam mendukung Produk Domestik Bruto (PDB) negara kita. Ini adalah aset yang harus kita manfaatkan secara optimal, jadi jangan saat krisis kita balik ke sektor maritirim dan pertanian, tapi harus jadi aset utama ekonomi nasional, fondasi pertumbuhan ekonomi," ungkap Budi.

Jutaan Nelayan dan Petani

Dia juga menegaskan peran penting agromaritim dalam menciptakan lapangan kerja dan mencapai kemandirian pangan. Sektor ini, menurut Budi, tidak hanya memberikan mata pencaharian bagi jutaan nelayan dan petani, tetapi juga mendukung ketahanan pangan nasional. Di tengah situasi global yang tidak pasti, memiliki kemandirian pangan adalah modal utama untuk melindungi negara dari potensi dampak eksternal.

Khusus produk agromaritim, jelasnya, juga berpotensi besar memberikan tambahan devisa bagi Indonesia dari kegiatan ekspor produknya.

"Dengan meningkatkan investasi dan fokus pada peningkatan kualitas produk, Indonesia dapat menjadi pemain utama di pasar internasional. Hal ini bukan hanya tentang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga keberlanjutan lingkungan. Kami, sebagai Serikat Nelayan Indonesia, mendukung penuh usulan untuk menjadikan agromaritim sebagai lokomotif pembangunan dalam RPJPN," tegasnya.

Ia pun berharap pemerintah mengambil langkah-langkah strategis yang inklusif dan berkelanjutan. "Penting bagi pemerintah untuk tidak hanya memberikan perhatian sektor maritim saat krisis melanda, tetapi menjadikan agromaritim sebagai prioritas dalam perencanaan jangka panjang," katanya.

Dengan demikian, Indonesia bisa memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan ketahanan pangan, dan tetap menjaga keberlanjutan alam.

Sebelumnya, Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB), Arif Satria, mengingatkan pemerintah agar jangan hanya menyanjung agromaritim Nusantara saat dalam kondisi krisis. Sebaliknya, pemerintah diminta agar tegas menjadikan agromaritim sebagai lokomotif pembangunan yang ditetapkan dalam RPJPN yang sedang dirumuskan DPR RI.