Menteri Kebudayaan Usul Penambahan Anggaran Hampir Rp5 Triliun untuk Pemajuan Budaya di 2026

JAKARTA - Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyampaikan permohonan penambahan anggaran untuk perencanaan pemajuan budaya dari pagu indikatif 827 miliar menjadi 4,960 triliun rupiah untuk pemajuan budaya pada 2026.

“Ini bukan relfeksi dari postur anggaran yang sesungguhnya, kita akan memaksimalkan sesuai dengan prioritas saat ini,” kata Fadli dalam rapat bersama Komisi X DPR RI di Gedung Nusantara 1 Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (2/7).

Ia mengatakan permohonan penambahan anggaran ini juga sudah disampaikan kepada Kementerian Keuangan. Fadli menyebut penambahan anggaran ini dilakukan untuk upaya pemajuan budaya dengan beberapa perencanaan seperti pelestarian seni budaya yang membantu melindungi warisan budaya yang berharga dan juga dana abadi kebudayaan yang dapat menjamin pelestarian budaya secara berkelanjutan dan peningkatan prestasi budaya.

Adanya penambahan anggaran juga diharapkan dapat membantu program peningkatan ekonomi budaya melalui seni musik film dan industri kreatif lainnya yang nantinya juga dapat menciptakan lapangan kerja baru dan pertumbuhan ekonomi yang signifikan.

Fadli mengatakan usulan tambahan anggaran juga akan dialokasikan pada program dukungan manajemen tata kelola di 5 unit utama kementerian dalam upaya peningkatan kualitas perencanaan dan pembentukan 10 UPT Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) baru sebanyak 812 miliar rupiah.

“Dari yang sekarang ada 23 jadi 33, jadi paling tidak ada di 33 tempat, ada yang masih dirangkap rencananya di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara masih dirangkap dan Papua dirangkap, kalau 10 ini bisa ditambahkan,” kata Fadli.

Selain itu anggaran tambahan juga akan digunakan untuk peningkatan performa di sekretariat jenderal dan direktorat jenderal seperti dirjen perlindungan, kebudayaan dan tradisi, dirjen diplomasi, promosi dan kerja sama kebudayaan dan dirjen pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan.

Ia juga ingin Kementerian kebudayaan dapat menyerap anggaran yang berbasis performa untuk memberikan dampak yang berguna bagi pelestarian budaya serta mengefisienkan anggaran untuk hasil yang maksimal.

“Lebih banyak kita ingin menekankan juga performance base budgeting kita supaya hasilnya lebih banyak dengan keterbatasan anggaran yang ada sesuai dengan amanah dari bapak Presiden bagaimana kita mengefisienkan anggaran tetapi impact-nya lebih besar dari anggaran yang ada,” kata Fadli.

Kementerian Keuangan telah menyampaikan adanya relaksasi anggaran pada Kemenbud 1,096 triliun dari pagu awal 2,374 triliun rupiah. Wakil Ketua Komisi X Lalu Hadrian Irfani mengatakan agar alokasi anggaran hasil relaksasi dapat digunakan untuk program prioritas Kemenbud termasuk operasional dan gaji pegawai, serta program yang berdampak langsung pada pelaku atau SDM kebudayaan daerah.