Kelompok Bersenjata Rebut Perlintasan Perbatasan di Utara

Kelompok etnis bersenjata minoritas berhasil merebut perlintasan perbatasan di utara yang menghubungkan Myanmar dengan Tiongkok setelah terjadi bentrokan sejak Jumat pekan lalu.

BANGKOK - Kelompok etnis minoritas bersenjata di Myanmar telah merebut kendali dari junta yang berkuasa di negara itu atas perlintasan perbatasan yang menguntungkan ke Tiongkok, kata media lokal dan sumber keamanan pada Minggu (26/11).

Perebutan itu terjadi setelah sebelumnya terjadi bentrokan di Negara Bagian Shan, Myanmar utara, dekat perbatasan Tiongkok, setelah aliansi bersenjata tiga kelompok etnis minoritas melancarkan serangan terhadap militer sejak Oktober lalu.

Serangan yang dilakukan oleh Tentara Aliansi Demokratik Nasional Myanmar (MNDAA), salah satu dari tiga kelompok sekutu, berhasil merebut gerbang perbatasan Kyin San Kyawt, kata sebuah media lokal yang berafiliasi dengan kelompok tersebut.

"MNDAA juga melaporkan bahwa mereka menguasai satu lagi gerbang perdagangan perbatasan, yang disebut Kyin San Kyawt, di daerah Mongko, Distrik Muse pagi ini," lapor laman berita Kokang pada Minggu.

Kokang menambahkan bahwa aliansi tersebut, termasuk Tentara Arakan (AA) dan Tentara Pembebasan Nasional Ta'ang (TNLA), telah mengambil posisi lain di zona perdagangan perbatasan setelah serangan dimulai pada Jumat (24/11) pekan lalu.

"MNDAA telah mengibarkan benderanya di zona perdagangan perbatasan di Kyin San Kyawt," kata seorang narasumber keamanan kepada AFP.

Gerbang tersebut dibuka kembali pada tahun 2022 setelah pandemi Covid-19, dan merupakan titik perdagangan utama di sepanjang perbatasan Myanmar-Tiongkok.

Meningkatnya pertempuran telah memukul perekonomian Myanmar yang sudah terpuruk, merusak perdagangan lintas batas yang penting dan tidak memberikan pajak dan devisa yang sangat dibutuhkan militer.

Perundingan di Jakarta

Terkait dengan konflik di Myanmar, Indonesia mengatakan pihaknya telah menjadi tuan rumah bagi perundingan yang positif dengan pihak-pihak utama dalam konflik Myanmar dalam upaya untuk memulai proses perdamaian yang tersendat-sendat hampir tiga tahun setelah kudeta militer menggulingkan pemerintahan yang dipilih secara demokratis di negara tersebut.

Indonesia yang jadi ketua blok Asean pada 2023, telah mempelopori upaya diplomatik untuk menyelesaikan krisis ini, meskipun upaya untuk memberlakukan rencana lima poin yang disepakati dengan penguasa militer Myanmar tidak membuahkan hasil.

Pertemuan tersebut, yang diadakan antara tanggal 20 dan 22 November di Jakarta, melibatkan kelompok pro-demokrasi, kelompok bersenjata dari etnis minoritas, dan mitra wicara dari junta yang berkuasa, ungkap sebuah pernyataan itu pada tanggal 24 November lalu.

"Tujuan utamanya adalah untuk membawa pihak-pihak yang berkonflik ke dalam dialog inklusif, mengurangi kekerasan, dan memastikan pengiriman bantuan kemanusiaan yang aman bagi masyarakat Myanmar," kata Kementerian Luar Negeri Indonesia dalam sebuah pernyataan.

"Indonesia berharap hal ini akan mengarah menuju dialog nasional yang inklusif untuk menemukan solusi yang tahan lama dan komprehensif terhadap krisis ini," imbuh kementerian itu. AFP/I-1