JETP Jadi Upaya Pemerintah Percepat Transisi Energi

JAKARTA - Kerja sama Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan (Just Energy Transitions Partnership/JETP) merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk mempercepat transisi energi.

"JETP merupakan salah satu upaya Indonesia dalam mendorong percepatan transisi energi sesuai target ENDC (enhanced nationally determined contribution) dan target kita mencapai NZE (net zero emission) di tahun 2060," ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif saat peluncuranInvestment and Policy Plan(CIPP) Pelaksanaan JETP di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (21/11).

Seperti dikutip dari Antara, Arifin mengatakan rampungnya rumusan skenario dekarbonisasi, daftar proyek prioritas dan mekanisme pembiayaan yang dituangkan dalam dokumen CIPP menjadi komitmen JETP dalam membantu pemerintah Indonesia sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan di sektor ketenagalistrikan yang berbasis energi hijau.

Sejalan dengan itu, tambah dia, Kementerian ESDM sudah mempersiapkan peta jalan NZE sektor energi yang diharapkan dapat menjadi landasan transisi energi sampai dengan 2060.

Target JETP dianggap lebih ambisius dan lebih tinggi dari target yang tertuang dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dan Peta Jalan NZE Sektor Energi. "Target-target JETP ini merupakan target kondisional yang hanya bisa dicapai melalui kerja sama teknis dan pendanaan para pihak," ujar Arifin.

Dukungan Lebih Besar

Menteri ESDM menambahkan kerja sama JETP diharapkan dapat mengatalisasi investasi dan dukungan yang jauh lebih besar ke depan, khususnya, dapat memprioritaskan dukungan dan investasi bagi fondasi dari transisi energi itu sendiri, yaitu pengembangan dan penguatan jaringan transmisi.

"Tanpa transmisi, tidak ada transisi. Selain itu, kerja sama teknis dan pendanaan dibutuhkan untuk dapat mempercepat upaya pelaksanaan proyek prioritas yang sudah diidentifikasi dalam dokumen CIPP dalam semua area investasi," imbuh Arifin.

Jalinan mitra kerja juga dibutuhkan demi memastikan transisi energi dapat memperhatikan seluruh aspek sosio ekonomi dan lingkungan sebaik-baiknya, sehingga transisi energi dapat berlangsung secara berkeadilan.

"Dukungan dari para negara sahabat yang tergabung dalam International Partners Group (IPG), institusi finansial, pelaku usaha termasuk para perusahaan milik negara dan pihak swasta serta tentunya kementerian dan lembaga terkait dan pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci dalam mencapai tujuan transisi energi di Indonesia," tambahnya.

Menurut Arifin, peresmian dokumen CIPP mengawali babak implementasi dari kerja sama dengan pihak JETP. "Kini saatnya merealisasi komitmen yang sudah disepakati bersama dan mewujudkan transisi energi yang ambisius dan berkeadilan bagi Indonesia," jelasnya.

Kesepakatan JETP terjalin antara Indonesia dan negara-negara maju yang tergabung dalam IPG dan dipimpin oleh Amerika Serikat dan Jepang dan beranggotakan Denmark, Inggris, Italia, Jerman, Kanada, Norwegia, Prancis, dan Uni Eropa.

"Terima kasih kepada seluruh pihak, khususnya para negara sahabat atas inisiasinya untuk membangun kemitraan global transisi energi berkeadilan," sebut Arifin.

Komitmen pendanaan yang disepakati dalam pernyataan bersama awalnya bernilai 20 miliar dollar AS, namun kini dengan berbagai penambahan telah mencapai 21,6 miliar dollar AS, yang mana 11,6 miliar dollar AS bersumber dari dana publik negara-negara IPG, sedangkan 10 miliar dollar AS akan berasal dari bank-bank internasional yang bergabung dalam Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) working group.

Dokumen CIPP merumuskan skenario dekarbonisasi yang telah merumuskan target kondisional bersama emisi gas rumah kaca bagi sektor ketenagalistrikan on-grid sebesar 250 juta ton CO2 dengan porsi energi terbarukan mencapai 44 persen di 2030.

Selain itu, peta jalan JETP juga menetapkan pencapaian emisi nol bersih ketenagalistrikan pada 2050 atau satu dekade lebih cepat dari peta jalan yang sedang dipersiapkan Pemerintah Indonesia.

CIPP 2023 akan fokus kepada sistem ketenagalistrikanon-grid. Sementara bagi sistem ketenagalistrikanoff-gridakan dilaksanakan analisis yang lebih mendalam untuk menetapkan strategi dekarbonisasi yang sejalan dengan cita-cita industrialisasi dan hilirisasi Indonesia.

Dokumen CIPP merupakanliving documentyang akan terus dimutakhirkan setiap tahun agar senantiasa mencerminkan kondisi perekonomian global dan prioritas kebijakan dalam negeri.