Konflik dalam Medsos Dicermati

JAKARTA - Potensi konflik yang terjadi di media sosial (medsos) mulai dimitigasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta. Untuk itu, KPU melakukan sejumlah langkah untuk mengantisipasikonflik medsos menjelang Pemilu 2024.

"Memang dunia maya menjadi ruang panas jelang pemilu. Maka, harus dilakukan mitigasi," kata Anggota KPU DKI Jakarta, Dody Wijaya, Rabu. Dia mengatakan, dalam Indeks Kerawanan Pemilu yang dikeluarkan Bawaslu, konten suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) potensi paling tinggi pelanggaran kampanye medsos Ibu Kota.

Guna memitigasi pelanggaran termasuk berita bohong, dia melakukan sejumlah langkah. Ini termasuk bekerja sama dengan Meta untuk menyediakan platform pengecekan fakta. Selain itu, KPU juga bekerja sama dengan berbagai media arus utama. "Konten medsos bisa dilakukan take down," katanya.

Dody mengatakan, tantangan dalam mitigasi konten-konten pelanggaran tersebut berkait dengan kecepatan dan ketepatan. Dody menjelaskan, dalam platform media sosial terdapat alat pengecekan fakta yang efektif. Namun, hal itu berbeda dengan penyebaran konten melalui aplikasi pesan cepat (instan). Ini dinilai lebih sulit dalam mengecek fakta.

"Pesan ini agak tricky karena itu sangat personal. Ini tentu menjadi tantangan tersendiri. Penegakannya dengan UU ITE," ujar Dody. Masalah lain yang dihadapi, termasuk post-truth, ketika orang-orang membagikan konten yang menurut mereka benar sesuai dengan preferensi politiknya. Jadi, itu bukan berdasarkan objektivitas. Ant/G-1