Ida: Pendidikan Vokasi Harus Mampu Sambut Bonus Demografi

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menekankan pendidikan dan pelatihan vokasi harus mampu menjawab kebutuhan pasar kerja demi menyambut bonus demografi.

"Jumlah penduduk usia produktifnya melimpah maka agar bisa masuk di pasar kerja perlu disiapkan kompetensinya, pendidikan maupun pelatihan vokasi harus bisa menjawab kebutuhan pasar kerja yang sangat dinamis," ujar Ida Fauziyah di Jakarta, Minggu (15/10).

Di sela rembuk nasional koordinasi dan bimbingan teknis lembaga pelatihan kerja swasta (LPKS), Menaker optimistis melalui Perpres No.68 tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi dapat menjawab tantangan bonus demografi.

"Kita sudah mempunyai Perpres No. 68 tahun 2022, di mana perpres itu kita akan melakukan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi untuk menjawab bonus demografi," tutur dia.

Menurut Menaker Ida, selama ini terjadimismatchatau ketidaksesuaianoutputdari pendidikan ataupun pelatihan sehingga tidak bisa menjawab kebutuhan pasar kerja.

"Dengan revitalisasi ini kita harapkan output dari pendidikan atau pelatihan vokasi bisa menjawab kebutuhan kerja," ucap dia.

Menurut McKinsey & Company Indonesia, kata Ida Fauziyah, di tengah era teknologi banyak jenis pekerjaan baru yang muncul, maka itu harus disiapkan kompetensinya.

"Maka baik pendidikan maupun pelatihan vokasi harus menjawab kebutuhan pasar kerja yang sangat dinamis, kebutuhan jenis kerja baru yang membutuhkan kompetensi baru, itu melalui lembaga pelatihan kerja pemerintah maupun swasta," ucap dia.

Ida Fauziyah memaparkan hingga tahun 2023, Kemnaker RI telah memiliki modalitas kelembagaan pelatihan vokasi yang terdiri dari 292 BLK pemerintah, 2.908 LPK swasta, 3.757 BLK komunitas, 79 BLK LN, dengan kapasitas pelatihan vokasi nasional sebanyak 5,77 juta orang per tahun dan kapasitas sertifikasi sebanyak 8,87 juta orang per tahun.

"Dengan modalitas yang cukup besar ini kita akan benar-benar maksimalkan peran lembaga pelatihan kerja, baik pemerintah maupun swasta," pungkas Menaker. Ant/I-1