Filipina Minta Tiongkok Hentikan Tindakan Ofensif

MANILA - Militer Filipina menuntut Tiongkok untuk menghentikan tindakan berbahaya dan ofensif di Laut Tiongkok Selatan (LTS) setelah sebuah kapal Angkatan Laut Tiongkok membayangi dan berusaha menghentikan kapal Angkatan Laut Filipina yang sedang melakukan misi pasokan pada akhir pekan lalu.

Sebuah kapal Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok bernomor lambung 621 mendekat sejauh 320 meter ketika mencoba melintas di depan kapal Filipina, BRPBenguet, di dekat Pulau Thitu, pos terdepan Manila yang terbesar dan paling strategis di LTS, menurut panglima Angkatan Bersenjata Filipina, Romeo Brawner.

"Manuver berbahaya dan ofensif yang dilakukan oleh Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok ini tidak hanya berisiko menimbulkan tabrakan, tetapi juga secara langsung membahayakan nyawa personel maritim dari kedua belah pihak," kata Jenderal Brawner dalam sebuah pernyataan pada Minggu (15/10).

Menanggapi langkah Tiongkok yang melakukan pemblokiran misi pasokan, Asisten Direktur Jenderal Dewan Keamanan Nasional Filipina, Jonathan Malaya, bahwa upaya misi pasokan ulang untuk detasemen Filipina yang ditempatkan di LTS akan terus berlanjut.

"Kami hanya akan terus melakukan apa yang seharusnya kami lakukan yaitu mengimplementasikan putusan arbitrase 2016. Kami melakukan ini dengan menggunakan hak-hak kami, hak-hak kedaulatan kami, jadi kami akan melanjutkan pasokan kami apakah itu di Ayungin Shoal (Second Thomas Shoal), apakah itu di Rizal Reef (Commodore Reef), meskipun ada gangguan dari Pasukan Penjaga Pantai Tiongkok maupun Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok," tegas Malaya.

"Personel AL Filipina tidak akan terpengaruh oleh pelecehan tersebut. Mereka akan terus melakukan apa yang diperlukan untuk memasok personel kami (di LTS). Kami pun akan terus mendukung nelayan Filipina yang menangkap ikan di LTS," imbuh dia.

Reaksi Beijing

Beijing pada Senin mengklaim kedaulatan dan mempertahankan kehadirannya di dekat Pulau Thitu yang disebut Tiongkok dengan sebutan Pulau Zhongye.

"Pendudukan ilegal Pulau Zhongye oleh pihak Filipina telah secara serius melanggar kedaulatan Tiongkok," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Mao Ning, pada konferensi pers rutin pada Senin. "Adalah wajar dan sah bagi kapal perang Tiongkok untuk berpatroli di perairan dekat Pulau Zhongye," imbuh dia.

Insiden ini adalah yang terbaru dari serangkaian upaya Tiongkok untuk memantau dan memblokir misi pasokan Filipina untuk personel di wilayah yang diduduki Manila di LTS.

Tiongkok mengklaim kedaulatan atas hampir seluruh LTS, yang menjadi jalur perdagangan internasional senilai lebih dari 3 triliun dollar AS setiap tahunnya.

Hubungan antara Manila dan Beijing memburuk sejak Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr, menjalin hubungan lebih dekat dengan Amerika Serikat (AS). Hal ini sangat berbeda dengan sikap pendahulunya yang pro-Tiongkok, Rodrigo Duterte, yang berusaha mendapatkan investasi miliaran dollar dari Beijing.

Namun Presiden Marcos Jr menegaskan bahwa menjalin hubungan ekonomi dengan Tiongkok adalah hal yang penting, dan pemerintahnya akan mengirimkan perwakilannya untuk hadir di forum Belt and Road Initiative yang ketiga pada pekan ini. ST/PNA/I-1