Wapres: Penanganan 'Stunting' Jangan Terganggu Tahun Politik

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) RI, Ma'ruf Amin meminta penanganan stunting tetap berjalan dan jangan sampai terganggu tahun politik. Menurutnya, pergantian tampuk kepemimpinan di pusat dan daerah harus mengakomodasi percepatan penurunan stunting sebagai prioritas pembangunan.

"Jadi tahun politik, pemilu, pergantian kepemimpinan, stunting harus jalan. Saya kira prinsipnya itu," ujar Ma'ruf, dalam Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2023, di Jakarta, Jumat (6/10).

Wapres menerangkan, penurunan stunting selama 4 tahun terakhir menunjukkan bahwa komitmen politik pemimpin di pusat dan daerah amatlah penting. Komitmen politik pemimpin akan memastikan adanya mobilisasi sumber daya yang diperlukan, mendorong perbaikan koordinasi di lapangan, dan implementasi pelaksanaan program agar lebih tepat sasaran.

Wapres meminta Penanggung Jawab (PJ) Gubernur, Bupati, Walikota, serta seluruh organisasi perangkat daerah untuk betul-betul mengawal pelaksanaan program tahun depan. Menurutnya, mereka harus memastikan penurunan stunting tetap menjadi program prioritas pada saat transisi pemerintahan nanti.

"Komitmen politik yang kuat akan semakin mendekatkan kita pada pencapaian target untuk menghilangkan segala bentuk masalah gizi, termasuk stunting dari bumi Indonesia pada tahun 2030 sebagaimana target tujuan pembangunan berkelanjutan," katanya.

Wapres mengatakan cakupan dan kualitas dari sejumlah intervensi stunting masih perlu ditingkatkan untuk mempercepat penurunan prevalensi kasus di angka 14 persen pada 2024. "Terlepas dari tren penurunan stunting dalam empat tahun terakhir ini, saya mendapat laporan, masih ada beberapa intervensi yang harus ditingkatkan cakupan dan kualitas pelaksanaannya," kata Wapres.

Meski angka stunting balita di Indonesia turun dari 30,8 persen (2018) menjadi 21,6 persen (2022), kata Wapres, tapi capaian itu masih perlu intervensi optimal untuk mencapai angka 14 persen pada 2024.

Usulan Program

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo, mengusulkan tiga poin untuk percepatan penurunan stunting 3,8 persen pada tahun ini. Pertama, mengusulkan penambahan provinsi prioritas dari 12 menjadi 17 provinsi.

Kedua, kata dia, fokus konvergensi menggunakan Dana Desa serta optimalisasi Program Keluarga Harapan untuk pemberian makanan tambahan bagi keluarga beresiko stunting dan makanan tambahan produk lokal. Ketiga, penguaran program pendataan.

"Tren penurunan stunting cukup menggembirakan meskipun tidak sepenuhnya mencapai target akan tetapi kami pun juga masih bisa optimistis di mana target 14 persen pada tahun 2024 dengan target penurunan nanti 3,8 persen per tahun," ucapnya.