Guru Besar Unair Gagas Gerakan Multiblok

Selasa, 03 Okt 2023, 15:46 WIB

SURABAYA - Seiring perkembangan dinamika geopolitik di Indo-Pasifik, Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Airlangga, I Gede Wahyu Wicaksana, baru-baru ini menggagas gerakan multiblok untuk negara-negara di dunia.

Menurut Gede, gerakan non blok yang telah eksis dan diikuti oleh lebih dari 100 negara, tidak lagi menghadapi ketegangan pasca meredanya pertentangan blok barat dan blok timur.

Ket. Foto: Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Airlangga, I Gede Wahyu Wicaksana. — Sumber: Istimewa

"Apakah nonblok masih relevan? Secara praktis, nonblok berarti tidak melibatkan diri, ataupun dilibatkan, ke dalam persekutuan militer dan politik salah satu kubu yang berseteru; baik Barat maupun Timur Perang Dingin. Namun kini tidak ada lagi Perang Dingin kapitalisme versus sosialisme. Indonesia pun tidak lagi menghadapi ancaman intrusi ideologis dari luar negeri," tuturnya di Surabaya, Rabu (3/10).

Menurutnya, posisi nonblok tidak konsisten dengan nilai-nilai yang terkandung dalam politik luar negeri bebas aktif. "Acapkali terjadi kekeliruan intelektual maupun praktis yang menyamakan nonblok sepenuhnya sebagai wujud dari bebas aktif".

"Jelas posisi netral dan pasif bertolakbelakang dengan semangat politik bebas aktif yang mendorong Indonesia untuk menimbang secara rasional kemana akan bergerak dan akan berbuat apa di arena internasional. Bukan menjauh dari panggung dan menjadi penonton," tegasnya.

Gede mengatakan, geopolitik di Kawasan Indo-Pasifik, membentang dari pantai timur Afrika hingga ke Karibia, pun didominasi oleh persaingan ekonomi, politik, militer, dan teknologi Amerika Serikat dan Tiongkok. Kompetisi kedua adidaya Indo-Pasifik tidak berkaitan dengan ambisi ideologi, melainkan didorong oleh faktor material kepentingan nasional masing-masing.

"Bagaimana Indonesia harus bersikap? Selama ini tidak dapat apa-apa, jawabannya, bukan nonblok tetapi multiblok," tegasnya.

Dia mencontohkan, India yang 70 tahun lalu berperan sebagai salah satu pendiri Non Blok, sekarang sudah mengambil sikap sebagai multiblok.

"India tricky, dulu membangun Non Blok sekarang meninggalkan, masuk BRICS (Brazil, India, Tiongkok, Afrika Selatan) dan aliansi QUAD (Amerika Serikat, Jepang, India, dan Australia). India bisa dapat senjata baik dari Rusia, atau Amerika," ungkapnya.

Dia menjelaskan, strategi multiblok bersifat eklektik, menggabungkan antara otonomi strategis dan hedging plus keterlibatan aktif (engagement) dalam dua atau tiga organisasi internasional dimana Negara-negara besar dan kuat Indo-Pasifik berhimpun.

Untuk mendukung multiblokisme, Gede menyoroti tiga jenis modalitas dan prospektif yakni pengalaman diplomasi, relasi bilateral, dan aktivisme multilateral. Tiga poin rekomendasi yang sekiranya bisa dipertimbangkan dan dijalankan guna mewujudkan tujuan kebijakan luar negeri multiblok.

Pertama, lanjutnya, karena transformasi dari nonblok menuju multiblok bersifat radikal, maka dibutuhkan sebuah desain besar atau grand design kebijakan luar negeri yang dijiwai interpretasi sejati bebas aktif. Nonblok, aliansi, multiblok dan lain-lain diformulasi sebagai pilihan-pilihan strategis yang relevan.

Kedua, pada level struktural, perlu dilakukan penataan kelembagaan birokrasi diplomasi dan pertahanan nasional. Hal ini krusial, sebab Indonesia masih 'pemula' di permaianan multiblok. Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan harus bersinergi sebagai dua ujung tombak implementasi strategi multiblok.

Ketiga, di lingkungan regional dimana peran multilateral-plus ASEAN harus direalisasikan, maka dibutuhkan review terhadap perangkat organisasi. Struktur normatif ASEAN, seperti kaedah perilaku, lembaga extra-regional, dan subregionalisme yang tidak relevan seharusnya tidak lagi mendapatkan perhatian.

"Karena fokus kebijakan dan strategi multiblok pada penguatan kolaborasi politik dan militer, maka Indonesia harus mempelopori pendekatan baru, misalkan forum pertahanan ASEAN sebagai instrumen institusional perumus kebijakan dan strategi pertahanan kolektif bersama Negara-negara adidaya untuk menggantikan pertemuan menteri-menteri pertahanan se-ASEAN yang hanya bersifat diplomatis," pungkasnya.

Redaktur: Selocahyo Basoeki Utomo S

Penulis: Selocahyo Basoeki Utomo S

PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.