Pemerintah Harus Konsisten Setop Pembiayaan Pembangunan PLTU

JAKARTA - Kebutuhan pembiayaan yang kerap menjadi kendala saat pembicaraan pembangunan berkelanjutan seharusnya bisa dicarikan solusinya dengan mengurangi komponen biaya yang seharusnya tidak perlu dikeluarkan lagi.

Peneliti Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Nailul Huda, yang diminta pendapatnya di Jakarta, Jumat (8/9), mengakui pembiayaan untuk ekonomi bersih memang sangat besar. Hal itu karena pembiayaan bukan hanya ke pembangunan yang lebih ramah lingkungan, tetapi termasuk biaya mitigasi yang harus dikeluarkan oleh pemerintah. Misalnya, untuk menyuntik mati lebih dini PLTU, pasti akan berdampak ke ekonomi dan sosial masyarakat.

Namun demikian, pemerintah juga harus mendukung langkah-langkah ekonomi hijau, salah satunya menyetop pembiayaan untuk pembangunan PLTU baru.

"Saat ini kan masih ada rencana pembangunan PLTU baru dengan dana dari perbankan. Harusnya sudah tidak ada lagi, biar fokus ke energi hijau saja," tegas Huda.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, menyatakan persoalan pembiayaan (financing) dalam pembicaraan tentang keberlanjutan (sustainability) selalu menjadi batu sandungan.

Hal itu disampaikan Menkeu dalam Gala Dinner Indonesia Sustainability Forum 2023 dengan dengan topik "Indonesia Welcomes Further International Collaboration for a Better Tomorrow" yang dipantau Antara secara virtual.

"Ketika kita berbicara tentang keberlanjutan, kita semua selalu dihadapkan pada batu sandungan yang sangat penting, yaitu pembiayaan. Banyak yang sudah memperkirakan apa yang sebenarnya diperlukan untuk menyelamatkan dunia dari ancaman perubahan iklim ini. Keuangan berkelanjutan adalah salah satu hal yang paling penting, dan kita semua tahu bahwa kebutuhan untuk memobilisasi pembiayaan sangatlah penting," kata Menkeu.

Berdasarkan hasil pembahasan United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) dalam Conference of the Parties (COP) 26 di Glasgow, Skotlandia, diperkirakan Indonesia membutuhkan 280 miliar dollar Amerika Serikat (AS) untuk bisa mencapai target Nationally Determined Contribution/NDC mengurangi karbondioksida (CO2) lebih dari 42 persen pada 2030.

"Kami melakukan cukup banyak pengambilan anggaran, penerbitan green sukuk, green bond. Kami juga menciptakan pembiayaan campuran (blended finance). Hal ini agar kita mampu menciptakan platform kemitraan," kata Menkeu.

Diskusi saat ini, bukan lagi pada tataran bagaimana mewujudkan kerja sama pembiayaan campuran dalam skema kemitraan. Namun, bagaimana menciptakan stabilitas dengan menguji cara kerja menurunkan emisi karbon untuk proyek tertentu.

Dia mencontohkan rencana pensiun dini PLTU-1 Cirebon di Jawa Barat yang akan mengurangi 4,4 juta ton CO2 dalam waktu 7 tahun, membutuhkan dana sebesar 330 juta dollar AS, sehingga harus dipadukan ekuitas dan pinjaman untuk pembiayaannya.