Salah Gunakan Utang, RI Malah Minta Keadilan ke Kreditor

JAKARTA - Sikap pemerintah yang meminta keadilan pembayaran utang kepada lembaga-lembaga kreditor seperti Bank Dunia dinilai lucu. Sebab, kenaikan utang lebih banyak karena penggunaannya bukan ke sektor produktif, tetapi ke sektor yang konsumtif. Akibatnya, utang tidak bisa mengakselerasi perekonomian, tetapi hanya menggairahkan daya beli masyarakat sesaat.

Pengamat ekonomi Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Esther Sri Astuti, yang diminta pendapatnya mengatakan utang idealnya dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan produktif, misalnya bangun pabrik, sehingga bisa produksi barang komoditas ekspor.

"Utang seharusnya digunakan untuk penguatan program swasembada pangan sehingga tidak perlu impor pangan lagi untuk menghemat devisa negara," kata Esther.

Selain itu, utang semestinya digunakan untuk pengembangan sektor pariwisata sehingga turis mancanegara banyak berkunjung ke Indonesia dan otomatis menambah devisa.

"Utang jangan untuk kegiatan konsumtif seperti bansos, subsidi untuk konsumsi. Utang harus untuk kegiatan produktif agar bisa generate income sehingga bisa membayar utang, baik bunganya maupun cicilannya," tandas Esther.

Terkait dengan keadilan, dia mengatakan untuk pemutihan utang, jelas bank dunia atau negara kreditor pasti tidak mengabulkan, paling penangguhan pembayaran cicilan utang dan bunga yang memungkinkan mereka terima.

"Penggunaan dana utang memang harus berhati-hati, mengingat rasio utang terhadap PDB (produk domestik bruto) hampir 40 persen," tegasnya.

Bekerja Keras

Sementara itu, Ketua Umum Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Center, Hardjuno Wiwoho, menyayangkan pernyataan Presiden Jokowi yang meminta perlakukan lebih adil dari Bank Dunia.

Dalam 10 tahun terakhir, pemerintah memang membangun banyak infrastruktur serta menganggarkan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) rata-rata hampir 600 triliun per tahun selama tiga tahun pandemi Covid-19. "Dalam 10 tahun terakhir, pemerintah menarik utang baru sebesar 5.125 triliun rupiah, sehingga utang kita sekarang sebanyak 7,787 triliun rupiah. Kan ini seperti doyan berutang, tapi giliran bayar ngeluh, minta perlakuan adil," kata Hardjuno.

Pemerintah, jelasnya, jangan mengeluh, tetapi bekerja keras menyusun rencana dan memastikan setiap rupiah utang yang ditarik benar-benar produktif sehingga bisa membayar utang. "Jangan mau utang, tapi giliran ditagih susah. Kita jadi mempertanyakan efektivitas dan produktivitas utang pemerintah kalau caranya begini," kata Hardjuno.

Selama ini, jelasnya, mucul kekhawatiran sebagian besar utang digunakan untuk pembiayaan rutin dan tidak produktif, seperti pembangunan infrastruktur yang tidak selalu memberikan hasil yang signifikan dalam hal pengembalian investasi.

Sampai saat ini, belum ada data konkret yang menunjukkan perubahan signifikan dalam penggunaan utang tersebut. Padahal, penting untuk memastikan bahwa utang digunakan secara efisien untuk proyek-proyek yang benar-benar memberikan manfaat jangka panjang bagi ekonomi Indonesia.