Asean Harus Solid Tempuh Langkah Konkret Selesaikan LTS

JAKARTA - Negara-negara di Asia Tenggara atau Association of South East Asia Nations (Asean) diminta agar lebih fokus menjalin soliditas terutama dalam merumuskan langkah konkret menyelesaikan sengketa di Laut Tiongkok Selatan (LTS) yang kembali diklaim secara sepihak oleh Tiongkok.

Direktur Pusat Studi Asean Universitas Gadjah Mada (UGM), Dafri Agussalim, mengatakan penguatan soliditas negara-negara Asean harus ditunjukkan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 Asean 2023 di Jakarta saat membahas sengketa perairan itu.

"Yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana kembali memperkuat kohesivitas, solidaritas, dan soliditas kalangan negara-negara Asean menyangkut isu-isu strategis Laut Tiongkok Selatan," kata Dafri saat dihubungi Antara di Yogyakarta, Minggu (3/9).

Dafri menilai penanganan sengketa Laut Tiongkok Selatan tak kunjung tuntas lantaran belum ada kesamaan pandangan dan komitmen di internal Asean berkait dengan pembahasan isu itu.

Hal itu pula yang menyebabkan negosiasi perundingan pedoman tata perilaku (code of conduct/CoC) di Laut Tiongkok Selatan masih berlarut.

Selama ini, kata Dafri, sebagian negara anggota Asean memandang isu itu penting. Beberapa negara anggota lainnya menganggap isu tersebut tidak relevan dengan masing-masing persoalan domestik yang mereka hadapi.

"Ada yang sama karena mereka langsung terlibat. Akan tetapi, beberapa negara tidak terlalu peduli dengan itu, misalnya Myanmar, Laos, dan Kamboja. Ini yang mempersulit penyelesaian konflik Laut Tiongkok Selatan," jelasnya.

Seiring dengan rencana membahas itu tersebut dalam KTT ke-43 Asean, dia berharap pengarusutamaan pembahasan isu itu perlu disepakati terlebih dahulu sebagai komitmen bersama demi menjaga keamanan perairan kawasan.

Kawasan Strategis

Dafri menuturkan bahwa perairan Laut Tiongkok Selatan merupakan kawasan strategis yang apabila terjadi insiden di kawasan itu dampaknya sangat luas. Secara ekonomi, kawasan itu merupakan jalur lintas penyaluran energi yang mencapai 40 persen dari total konsumsi dunia serta jalur perdagangan vital dari Asia Timur, Jepang, Korea, Taiwan, dan sebagian negara Asia Selatan, termasuk Asia Tenggara.

"Kalau itu dikuasai Republik Rakyat Tiongkok (RRT) bahaya sekali. Belum kalau bicara sumber daya alam (SDA) yang ada. Itu sangat strategis, nah, dalam konteks itu semestinya bisa jadi fokus bersama," papar Dafri.

Berhubung Indonesia saat ini menduduki posisi sebagai ketua, maka seharusnya memiliki peran strategis untuk mengarahkan komitmen soliditas itu. Soliditas bersama terkait isu itu sangat penting sebab penyelesaian sengketa Laut Tiongkok Selatan nantinya tidak cukup diwujudkan berupa statemen, kecaman, maupun deklarasi bersama.

"Kalau soliditas itu sudah kuat, baru mereka bisa bergerak. Itu tidak cukup dengan hanya deklarasi atau kecaman, harus tindakan riil," katanya.

Seandainya muncul deklarasi dari KTT ke-43 Asean maka ada perjanjian yang mengikat seluruh anggota Asean dalam menyelesaikan kasus itu secara kolektif.

"Setelah deklarasi macam-macam misalnya, masing-masing negara memiliki tanggung jawab untuk melakukan sesuatu demi mewujudkan itu dan ada semacam norma yang mengikat negara-negara untuk melakukan itu," katanya.

Pasalnya, lanjut Dafri, penyelesaian sengketa Laut Tiongkok Selatan sangat sensitif dan strategis.