Reformasi Birokrasi Bukan soal Administrasi

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB ) Abdullah Azwar Anas menegaskan bahwa kerja reformasi birokrasi bukan soal laporan administrasi, tetapi harus berdampak kepada rakyat.

"Kerja reformasi birokrasi tidak boleh lagi administratif. Reformasi birokrasi bukan soal laporan administrasi, tapi dampak ke rakyat, dampak ke penurunan kemiskinan, dan dampak ke peningkatan investasi untuk pembukaan lapangan kerja," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, kemarin.

Dia menjelaskan terdapat empat area yang menjadi fokus utama reformasi birokrasi tematik, yaitu penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi pelayanan publik, dan percepatan prioritas aktual presiden seperti pengendalian inflasi.

Hal itu disampaikan Anas saat bertemu forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) dan aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

Dia menyampaikan mulai tahun 2023, kerangka evaluasi reformasi birokrasi pada seluruh kementerian, lembaga, dan pemda yang sebelumnya memuat 259 komponen pertanyaan kini disederhanakan agar semua fokus pada dampak, bukan administrasi laporan.

"Evaluasi saat ini difokuskan pada 27 indikator hasil, seperti penurunan kemiskinan, stunting, penggunaan produk dalam negeri, pengendalian inflasi, peningkatan investasi, dan sebagainya," katanya.

Selain itu, Kemenpan RB saat ini sedang membuat "Pilot Project" Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital di 21 kabupaten/kota. MPP digital tersebut untuk menjawab tantangan yang ada, bagaimana masyarakat mendapatkan kemudahan pelayanan publik.

Sementara itu, Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana mengatakan pertumbuhan ekonomi Karawang saat ini pada angka 6,31 dan lebih tinggi dari angka nasional. Angka tersebut tidak terlepas dengan pertumbuhan industri yang besar dengan kemudahan pelayanan perizinan dengan hadirnya MPP di Kabupaten Karawang.

Menurutnya, kehadiran Menpan RB di Karawang diharapkan dapat memberikan dan meningkatkan "output" yang lebih baik khususnya pada peningkatan kapasitas ASN dalam hal pelayanan publik kepada masyarakat.

"Kami memiliki MPP yang dibangun dengan kolaborasi pihak swasta (non-APBD) atas asistensi Kemenpan RB. Kehadiran Bapak Menteri di Karawang ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja ASN kami dan melakukan pelayanan sepenuh hati," katanya.