Fahmy Radhi: Gas Melon Kembali Langka dan Harga Naik

YOGYAKARTA - Ekonom energi UGM, Fahmi Radhi menyoroti masalah gas melon yang menurutnya kembali langka dan harganya naik.

Fahmi mengamati peristiwa pada saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) kunjungan kerja di Pasar Tradisional Bululawang Malang, Jokowi mendapat aduan masyarakat bahwa terjadi kelangkaan dan kenaikkan harga LPG 3, yang dikenal sebagai gas melon. Untuk merespon aduan masyarakat tersebut Jokowi mengatakan bahwa gas melon yang harganya disubsidi oleh pemerintah memang diperebutkan di pasar.

"Di peristiwa itu Jokowi lalu mengingatkan bahwa LPG-Subsidi seharusnya diperuntukkan hanya untuk rakyat miskin," kata Fahmi dalam rilis pers yang diterima redaksi Selasa (25/7).

Menurut Fahmi, kelangkaan LPG 3 Kg sesungguhnya sudah terjadi berulang kali selama bertahun-tahun, tanpa ada solusi mengatasi masalah tersebut. Tidak bisa dihindari kelangkaan gas melon itu menyulut kenaikan harga jual gas melon di pasar. Dampaknya, konsumen rakyat miskin harus menanggung beban berat akibat kenaikkan harga LPG 3 Kg. Penyebab kelangkaan tersebut, salah satunya disebabkan adanya migrasi besar-besaran dari kosumen LPG Non-Subsidi ke LPG-Subsidi, yang harga per Kg lebih murah lantaran harganya disubsidi.

"Dan migrasi besar-besar itu terjadi disebabkan penggunaan sistim distribusi yang diterapkan Pertamina adalah sistim distribusi terbuka. Dalam sistim distribusi terbuka, konsumen yang tidak berhak memperoleh subsidi dapat dengan bebas membeli LPG-Subsidi, tanpa ada sanksi. LPG-Subsidi yang diperebutkan menyulut kelangkaan gas melon di pasar," papar Fahmi.

Dampaknya, terjadi kenaikkan harga LPG-subsidi yang menambah beban bagi rakyat miskin akibat kenaikkan harga LPG-Subsidi. Maka, yntuk mengatasi masalah tersebut, Fahmi menyarankan Pertamina harus berani mengubah sistim distribusi dari sistim distribusi terbuka menjadi menjadi sitim distribusi tertutup agar LPG-Subsidi diperuntukkan hanya untuk rakyat mikskin yang berhak memeproleh saubsidi. Kalau bersedia, Pertamina menurut Fahmi, sebenarnya dapat menggunakan data yang berhak menerima subsidi dari Kementerian Sosial yang selama ini sudah digunakan untuk dasar pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT).

"Tanpa ada keberanian Pertamina untuk mengubah sistim distribusi terbuka menjadi sisatim distribusi tertutup, jangan harap kelangkaan, kenaikkan harga LPG 3 KG, dan subsidi salah sasaran dapat diatasi. Dalam kondisi tesebut, jangan salahkan rakyat miskin kalau mereka selalu mengadu kepada Presiden Joko Widodo pada setiap kunjungan kerja di pasar-pasar tradisional," papar ekonom energi UGM, Fahmi Radhi dalam penutup rilisnya.