PBB Akan Mereformasi Operasi Pasukan Perdamaian

NEW YORK - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, pada Kamis (20/7), menyerukan refleksi serius dan luas tentang reformasi operasi pasukan penjaga perdamaian PBB. Guterres menyoroti keterbatasan yang menghalau keberhasilan mereka.

Dikutip dari Agence France-Presse (AFP), Guterres mempresentasikan ringkasan kebijakan terbarunya, berjudul Agenda Baru untuk Perdamaian, Guterres memuji pekerjaan misi penjaga perdamaian PBB sebagai penyelamat jutaan nyawa dan melestarikan gencatan senjata.

Namun, mantan perdana menteri Portugal itu mengutip konflik lama yang belum terselesaikan, didorong oleh faktor domestik, geopolitik, dan transnasional yang kompleks serta ketidaksesuaian terus-menerus antara mandat dan sumber daya sebagai pengungkapan keterbatasan misi.

"Operasi penjaga perdamaian tidak dapat berhasil jika tidak ada perdamaian untuk dijaga," katanya.

"Mereka juga tidak dapat mencapai tujuan mereka tanpa mandat yang jelas, diprioritaskan dan realistis dari Dewan Keamanan, yang berpusat pada solusi politik," ujarnya.

Oleh karena itu, dia menyerukan refleksi serius dan berbasis luas tentang masa depan Operasi Penjaga Perdamaian PBB, dengan maksud bergerak menuju model yang lebih gesit dan dapat beradaptasi dengan strategi jitu yang tepat.

Meskipun Guterres tidak menyebut nama negara mana pun, pernyataannya datang hanya beberapa minggu setelah Dewan Keamanan mengakhiri misi "Minusma" yang berusia satu dekade di Mali.

Langkah itu menyusul permintaan penarikan mendadak dari junta militer negara Afrika Barat itu, yang mengatakan telah gagal memenuhi tantangan keamanan yang disebabkan oleh kelompok teroris.

Misi penjaga perdamaian bukanlah kekuatan anti-terorisme dan dibatasi oleh mandat mereka dalam bagaimana keterlibatan dalam konflik.

"Sebuah fragmentasi konflik yang melibatkan kelompok bersenjata non-negara, geng kriminal, teroris, dan oportunis telah meningkatkan kebutuhan akan penegakan perdamaian multinasional, kontraterorisme, dan operasi kontrapemberontakan yang didukung oleh kelompok-kelompok regional atau subregional," kata Guterres.

Sekjen PBB menunjuk ke Afrika sebagai benua dengan kebutuhan terbesar untuk generasi baru misi penegakan perdamaian.

"Oleh karena itu, Agenda Baru untuk Perdamaian menegaskan kembali seruan saya untuk misi penegakan perdamaian dan operasi kontraterorisme, yang dipimpin oleh mitra Afrika dengan mandat Dewan Keamanan PBB," tambahnya.

Agenda Baru untuk Perdamaian ini adalah bagian dari serangkaian proposal yang dibuat sekretaris jenderal menjelang KTT Masa Depan PBB tahun 2024.

Korban Sipil

Sementara itu, Wakil Sekjen PBB untuk Urusan Politik dan Pembangunan Perdamaian Rosemary DiCarlo menyebutkan pada pertemuan Dewan Keamanan PBB, bahwa 9.287 warga sipil termasuk 537 anak-anak telah tewas di Ukraina. Selama lebih dari 500 hari sejak awal operasi militer khusus Russia.

"Sementara itu, 16.384 orang lainnya, di antaranya 1.117 anak-anak, menderita luka. Ini hanya angka yang dikonfirmasi. Jumlah korban sebenarnya kemungkinan jauh lebih tinggi," kata DiCarlo, beberapa hari lalu.