PBB Ikut Redakan Kekhawatiran soal Pembuangan Limbah Nuklir

SEOUL - Ratusan orang berunjuk rasa di jalanan Seoul, pada Sabtu, saat kunjungan yang dilakukan kepala lembaga pengawas nuklir PBB, Badan Energi Atom Internasional atau International Atomic Energy Agency (IAEA), ke Korea Selatan.

Seperti dikutip dari Antara, Minggu (9/7), kunjungan Direktur Jenderal IAEA, Rafael Grossi, bertujuan meredakan kekhawatiran atas rencana Jepang yang akan membuang air radioaktif yang diolah dari PLTN Fukushima yang telah dilanda tsunami.

Grossi tiba di Ibu Kota Korsel, pada Jumat (7/7), untuk bertemu menteri luar negeri dan pejabat utama di bidang keamanan nuklir selama kunjungan tiga harinya di negara tersebut, setelah menyelesaikan kunjungan di Jepang.

Menlu Park Jin mengatakan kepada Grossi bahwa posisi Seoul konsisten, yaitu air yang terkontaminasi harus diverifikasi untuk keamanan dan diproses dengan cara yang selaras dengan aturan dan standar internasional.

Park meminta IAEA untuk membantu memverifikasi keamanan dan meyakinkan masyarakat. Awal pekan ini, IAEA menyatakan bahwa kajian selama dua tahun menunjukkan bahwa rencana Jepang untuk pelepasan air Fukushima akan berdampak kecil kepada lingkungan.

Hargai Laporan IAEA

Pemerintah Korsel menyatakan pihaknya menghargai laporan IAEA, serta mengemukakan analisis yang dilakukan pemerintah Korsel menunjukkan bahwa pelepasan itu tidak akan memiliki "dampak yang berarti" bagi kawasan perairannya.

Ratusan orang termasuk anak-anak dan anggota Konfederasi Serikat Pekerja Korea turun ke jalan pada Sabtu untuk memprotes rencana pelepasan tersebut, dengan beberapa pendemo membawa spanduk dan balon biru dalam bentuk ikan paus.

"Tidak masuk akal untuk berpendapat bahwa pelepasan itu baik-baik saja karena tidak membahayakan manusia. Hewan juga hidup di lautan," kata seorang mahasiswa Kim Han bi.

Grossi menyatakan kepada kantor berita Yonhap, pada Sabtu, bahwa tidak ada pakar dalam laporan IAEA mengenai Fukushima yang tidak sepakat dengan isi laporan tersebut.

Sebelumnya, Grossi berkomentar selama wawancara dengan Reuters sehari sebelumnya bahwa ada satu atau dua orang dalam anggota tim yang menyuarakan keprihatinan.

Pada Minggu, Grossi dijadwalkan bertemu anggota oposisi Partai Demokrat Korea yang selama ini mengkritik rencana pelepasan dari Jepang tersebut.

Pemerintahan Presiden Yoo Suk Yeol bersikap hati-hati dalam sikapnya terhadap rencana pelepasan air limbah dari Jepang itu, karena pihaknya sedang berupaya memperbaiki hubungan dengan Tokyo.

Namun, rencana itu telah menimbulkan kemarahan dan kekhawatiran di kalangan masyarakat Korsel, yang mendorong sejumlah warga untuk memborong garam laut.

Meski Korsel menyatakan persetujuan untuk rencana tersebut, larangan terhadap produk makanan dan makanan laut dari wilayah Fukushima akan tetap berlaku.

Sebelumnya, Tiongkok mengeluarkan larangan impor produk makanan, terutama makanan laut, dari Jepang karena negara itu tetap melanjutkan rencananya untuk melepaskan limbah air bekas nuklir ke laut, menurut harian Global Times.

Beijing melarang pembelian makanan dari 10 wilayah di Jepang termasuk Fukushima, menurut Administrasi Umum Kepabeanan Tiongkok (GAC).

Langkah tersebut bertujuan untuk mencegah impor "makanan terkontaminasi radioaktif" dari Jepang dan memastikan keamanan makanan impor bagi konsumen Tiongkok.

Tindakan Beijing itu dilakukan setelah IAEA mengatakan pelepasan air yang diolah oleh Jepang dari pembangkit listrik Fukushima yang rusak akan memiliki dampak "yang dapat diabaikan" baik bagi manusia maupun lingkungan.

Untuk makanan dari wilayah lain di Jepang, terutama produk akuatik, GAC akan meninjau secara ketat dokumen sertifikasi, meningkatkan pengawasan, menerapkan inspeksi sepenuhnya dengan ketat, dan terus meningkatkan pemantauan bahan radioaktif.

Jepang berencana mulai membuang akumulasi air radioaktif pada musim panas ini.