Pemerintah Stimulasi Investasi Sektor Pertanian

JAKARTA - Pemerintah terus berupaya meningkatkan investasi di sektor pertanian. Salah satunya dengan menyusun Rancangan Peraturan Menteri Pertanian atau Permentan tentang Pelayanan Perizinan Pertanian Terintegrasi (P3T).

Nanti beleid itu di bawah salah satu unit Kementan, yakni Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTPP Kementan). Adapun penyusunan aturan baru ini dilakukan untuk menopang deregulasi dan kemudahan pelayanan sistem perizinan pertanian.

Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian (Kementan), Kasdi Subagyono, mengatakan Permentan ini menjadi kebutuhan mendesak dalam mendorong investasi pertanian baik dari dalam maupun luar negeri.

"Tentu saja pada saatnya nanti peraturan yang akan kita rancang ini juga harus mendapatkan masukan dari publik serta mendapatkan saran rekomendasi dari publik untuk meningkatkan upaya kita di bidang investasi," ujar Kasdi, di Jakarta, Senin (3/7).

Kasdi mengatakan Indonesia selama ini memiliki potensi besar dalam pengembangan dan pemenuhan kebutuhan pangan dunia. Karena itu, investasi di sektor pertanian menjadi peluang besar bagi investor.

"Ini menjadi arahan Menteri Pertanian untuk senantiasa menjadi fokus dan prioritas, karena memang potensi besar yang kita miliki di sektor pertanian ini menjadikan satu peluang besar bagi investor untuk bisa menanamkan modalnya, baik itu dalam negeri maupun luar negeri," katanya.

Sebelumnya, Kementerian Pertanian memiliki Permentan Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pelayanan Perizinan Pertanian secara Elektronik. Namun, seiring berjalannya waktu serta adanya perkembangan peraturan per undang-undangan di bidang perizinan pada Permentan 41 Tahun 2017 ini perlu disesuaikan atau direvisi.

"Saya kira apa yang menjadi agenda saat ini sangat strategis dan penting dalam upaya menyempurnakan dan mengintegrasikan rancangan peraturan menteri pertanian tentang pelayanan perizinan. Jadi, melalui pelayanan P3T ini kita berharap layanan di pusat PVTPP dapat lebih baik lagi ke depannya," katanya.

Kepala Pusat PVTPP Kementan, Leli Nuryati, mengatakan perbaikan layanan yang terintegrasi pada P3T ini meliputi Perizinan Berusaha (PB) dan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha atau PB UMKU.

"Kemudian, ada juga perizinan non-berusaha yang diberikan melalui pencermatan yang mendalam, PB dan PB-UMKU Non-Transaksional melalui PP 5 Tahun 2021. Sedangkan untuk perizinan non-berusaha dan PB UMKU transaksional dapat melalui P3T. Ke depan rancangan ini menjadi payung hukum layanan perizinan baik Pusat PVTPP maupun bagi pemohon atau pelaku usaha dan investor baru," katanya.

Tingkatkan Layanan

Leli menambahkan Kementan bersama pihak terkait tetap fokus pada penyelenggaraan kegiatan penyusunan rancangan permentan tentang pelayanan perizinan pertanian terintegrasi dalam rangka meningkatkan layanan pemerintah di sektor pertanian.

"Kami juga memberikan kemudahan berusaha bagi para pelaku usaha di sektor pertanian, rancangan Permentan P3T ini juga disusun dalam rangka mengintegrasikan layanan perizinan pertanian di Kementan secara cepat, tepat, akurat, akuntabel, transparan dan aman kepada pemangku kepentingan Kementan," jelasnya.