Usaha Kecil Terkendala Modal

JAKARTA - Banyak pelaku usaha kecil menghadapi keterbatasan modal kerja untuk meningkatkan kinerja mereka. Karena itu, pelaku usaha kecil memerlukan alat yang lebih baik lagi untuk mengelola modal kerja dan likuiditas.

Hasil kajian dari penelitian global yang memberikan wawasan tentang kehidupan finansial perusahaan kecil, Small Firm Diarie (SFD) menyimpulkan sebagian besar upaya untuk membantu usaha kecil telah berfokus pada penyediaan pinjaman untuk peralatan atau investasi modal lainnya. "Data dari Small Firm Diaries menunjukkan bahwa modal kerja dan likuiditas lebih penting," ungkap tim peneliti SFD yang merupakan Associate Director, Engagement, Financial Access Initiative, New York University Laura Freschi saat Launch of Study Findings Small Firm Diaries di Jakarta, Kamis (22/6).

Laura menyampaikan berdasarkan hasil kajian terhadap 162 usaha kecil yang tersebar di Medan, Bandung, Yogyakarta, dan Makassar itu dapat disimpulkan bahwa usaha kecil cenderung mencocokkan pendapatan dan pengeluaran mereka setiap bulan. "Hal ini menegaskan bahwa mereka kekurangan modal kerja/ likuiditas. Mereka jarang mengambil risiko operasional yang dapat menyebabkan arus kas bulanan menjadi negatif," ucapnya.

Dari usaha kecil yang diteliti tersebut, sebanyak 33 persen pemilik usaha kecil mengakui mereka memiliki keinginan untuk bertumbuh dan memiliki stabilitas usaha. Namun, kelompok tidak ingin mengambil risiko tambahan karena sudah menghadapi banyak risiko, misalnya dalam hal kemampuan mereka untuk menjual barang-barang, membayar, serta mempertahankan karyawan.

"Mereka menginginkan pertumbuhan selangkah demi selangkah yang membantu mengurangi volatilitas dan risiko," tuturnya.

Pengakuan tersebut didukung oleh masih rendahnya akses keuangan usaha kecil kepada perbankan atau lembaga keuangan lainnya. Meskipun akses ke keuangan menjadi penghalang terbesar ketiga bagi visi sukses pemilik usaha, separuh atau lebih tepatnya 49 persen dari pemilik usaha di Indonesia mengatakan bahwa mereka jarang atau tidak pernah membutuhkan pinjaman.

Selain itu, sebanyak 39 persen mengakui bahwa akses keuangan merupakan hambatan. Lalu, sebanyak 46 persen dari pelaku usaha kecil akan menggunakan pinjaman untuk mengatasi masalah arus kas.

Identifikasi Karakteristik

Pada kesempatan sama, Kementerian Koordinator bidang Perekonomian meminta lebih banyak kolaborasi pihak swasta untuk mengidentifikasi karakteristik dan tantangan usaha kecil dan mikro yang akan bermanfaat sebagai masukan dalam pembuatan kebijakan.

"Dalam upaya mendorong usaha kecil naik kelas pemerintah memerlukan dukungan dan masukan mengenai karakteristik dan membedakan usaha kecil dan usaha mikro maupun usaha menengah, sehingga pemerintah dapat menetapkan kebijakan yang tepat," kata Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan dan UMKM Kemenko Perekonomian, Mohammad Rudy Salahuddin.

Kemenko Perekonomian mencatat jumlah UMKM saat ini mencapai sekitar 64 juta usaha dan didominasi oleh usaha mikro dan kecil. Kontribusi UMKM terhadap PDB mencapai 60 persen. UMKM juga berkontribusi terhadap 97 persen dari total tenaga kerja yang ada dan dapat menghimpun sampai 60 persen dari total investasi.