Mimpi Indonesia Emas 2045 Bisa Menjadi Mimpi Buruk

» Terlalu jauh berangan- angan mewujudkan Indonesia Emas 2045 kalau stunting saja belum ditangani dengan baik.

» Demokrasi yang gagal dipastikan akan menghasilkan pemerintahan yang lemah dan korupsi merajalela, sehingga rakyat sengsara.

JAKARTA - Target yang dicanangkan pemerintah untuk mencapai Indonesia Emas pada 2045 mendatang terancam gagal dan jadi mimpi buruk jika tidak mengarahkan pembangunan dengan benar mulai dari bawah.

Pengamat ekonomi dari STIE YKP Yogyakarta, Aditya Hera Nurmoko, mengatakan jika keliru memulai pembangunan, Indonesia bisa menjadi "The Sick Man of Asia" seperti yang pernah dialami Tiongkok pada 1930-an.

Tiongkok tidak ingin masa kelam itu terulang kembali. Saat itu puluhan jutaorang meninggal. Tiongkok bisa maju seperti sekarang ini setelah melewati masa kesengsaraan luar biasa.

Menurut Aditya, "The sick man of Asia" tidak mustahil terjadi di Indonesia jika hanya membayangkan Indonesia Emas 2045. Agar hal itu tidak terjadi, pemerintah harus meningkatkan lapangan kerja, bukan dengan terus mencetak uang dan membagikan kepada rakyat dan pada akhirnya habis menguap karena yang dibeli semuanya produk impor.

"Kita semua harus bertanggung jawab. Pejabat pemrintah di daerah tidak berdaya kalau kita tidak bangun industri desa. Yang bisa berutang kan pemerintah pusat. Coba bayangkan, selama 25 tahun penerima Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) disubsidi dengan obligasi rekap termasuk bunga. Sedangkan intermediasi bank digunakan untuk membeli barang impor," katanya.

Sebab itu, Bappenas diimbau tidak terlalu memberi angin surga karena harapan yang mereka sampaikan itu bisa menjadi mimpi buruk kalau bangsa ini tidak berubah.

Kalau dilihat dalam praktiknya, 80 persen anggaran untuk stunting saja malah digunakan untuk perjalanan dinas dan rapat, hanya menyisakan 20 persen. Itu pun belum tentu semuanya sampai ke sasaran penerima, karena data siapa-siapa yang menerima tidak akurat.

"Uang habis, tapi rakyat tidak memperoleh perbaikan gizi. Bagaimana masa depan Indonesia akan gemilang jika perbaikan terhadap masalah stunting bermasalah. Malah, jumlah penderita stunting akan terus bertambah. Jadi, terlalu jauh berangan-angan Indonesia Emas 2045 kalau yang di bawah seperti stunting tidak diurus. Begitu pula kalau tidak membangun lapangan kerja, mimpi Indonesia Emas bisa menjadi mimpi buruk.

Agar pemerintah bisa mengarahkan pembangunan dengan benar, partai politik harus melepaskan kepentingan egosentris, kalau tidak demokratis akan digugat rakyat. Jangan karena ketidakpuasan terhadap partai politik, akan membuat orang mendirikan partai baru.

"Kalau ini terjadi terus, bisa-bisa jumlah partai peserta pemilu berjumlah 20 lebih. Itu mengharuskan partai berkoalisi membentuk pemerintahan. Padahal, koalisi yang anggotanya banyak tidak akan bisa bersatu. Mereka punya banyak kepentingan sehingga susah bersatu dan pada akhirnya terjadi kegagalan demokrasi," katanya.

Demokrasi bisa gagal karena kepercayaan rakyat terhadap parpol menurun. Dengan banyak partai, Presiden tidak bisa apa-apa, tersandera. Semua menteri wakil partai, maka jangan heran banyak korupsi karena untuk memenuhi kebutuhan masing-masing kelompoknya.

Secara terpisah, pengamat ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Achmad Maruf, mengatakan demokrasi yang gagal dipastikan akan menghasilkan pemerintahan yang lemah dan korupsi merajalela. Akibatnya, rakyat terlantar dan Indonesia kembali terperangkap menjadi negara terbelakang karena pemerintah tidak dipercaya oleh rakyat.

"Jumlah partai yang banyak akan sulit membentuk koalisi dalam menentukan calon presiden, makanya tiap hari politik dagang sapi. Itulah potret Indonesia 2045. Demokrasi gagal, ekonomi gagal, kesejahteraan gagal, dan gagal dalam persaingan global," katanya.

Menurut Maruf, untuk menjadi negara maju membutuhkan infrastruktur politik dan ekonomi yang kuat. Sementara itu, sejak reformasi belum cukup ada perbaikan kinerja partai politik dalam menjalankan fungsinya untuk menyerap dan menyalurkan aspirasi publik.

Sebaliknya, partai politik menjelma menjadi tunggangan elite, dan kelompok untuk memaksimalkan kepentingan pribadi dan kelompoknya sendiri.

"Semua pragmatis, menteri yang lahir dari multipartai yang buruk membuat dia tidak bekerja untuk Presiden semata, tapi untuk kepentingan kelompoknya. Ada orang yang bisa pindah partai seenaknya dan langsung jadi pimpinan. Beda pendapat antarpimpinan langsung bikin partai baru. Semua jadi instrument jangka pendek saja, termasuk di bawah rakyat tidak percaya partai dan lebih memilih tawaran money politics," papar Maruf.

Demokrasi, menurut Maruf, telah gagal mengantarkan pelembagaan politik yang kuat sehingga pelembagaan ekonomi pun gagal.

Diminta dalam kesempatan berbeda, pengamat ekonomi dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Esther Sri Astuti, mengatakan masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, mulai dari peningkatan kapasitas perekonomian Indonesia dan memperkecil kesenjangan ekonomi, baik masyarakat kota dengan desa, maupun masyarakat di Pulau Jawa dengan luar Jawa.

Hal yang tidak kalah penting adalah meningkatkan investasi sehingga bisa menciptakan lapangan pekerjaan, termasuk memacu ekspor dan hilirisasi industri. "Untuk kasus Indonesia, yang terpenting adalah kepentingan publik harus lebih diprioritaskan daripada kepentingan oligarki," kata Esther.

Berpihak Pada Rakyat

Sementara itu, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Awan Santosa, mengatakan demokrasi ekonomi harus berpihak pada rakyat dan bergerak serta tumbuh dari bawah. "Semestinya kita kembali ke amanat konstitusi Pasal 33 UUD 1945 untuk mewujudkan demokrasi ekonomi Indonesia," kata Awan.

Hal itu untuk menciptakan zero poverty dan zero unemployment melalui pembangunan manusia dan koperasi.

"Indonesia harus percaya kepada kekuatan ekonomi rakyatnya sendiri melalui koperasi maupun UMKM yang bermitra strategis dengan BUMN, BUMD, BUMDes, dan perusahaan swasta nasional," pungkas Awan.