Pemilu Thailand, Akankah Demokrasi Hidup Kembali di Negeri Siam?

Greg Raymond, Australian National University

Terakhir kali para pemilih pergi ke tempat pemungutan suara di Thailand adalah pada tahun 2019, setelah lima tahun berada di bawah kediktatoran militer yang represif. Para pemilih di Thailand dengan gugup menyuarakan aspirasi demokratis mereka dan membiarkan pemerintah dipimpin militer.

Sekarang, setelah berada di bawah parlemen demokratis selama empat tahun demokrasi, para pemilih Thailand akhirnya bersuara. Dengan hampir semua suara telah dihitung dalam pemilihan parlemen hari Minggu, mereka telah dengan tegas menolak kepemimpinan junta dan partai-partai proksi militer penggantinya.

Partai paling progresif di Thailand,_ Move Forward_, tampaknya akan mendapatkan kursi terbanyak di parlemen baru. Di belakangnya ada partai Pheu Thai yang lebih mapan dan juga liberal dari dinasti Shinawatra yang terpecah belah.

Berada di posisi ketiga adalah Bhumjaithai. Partai yang berbasis di pedesaan dan lebih tradisional dalam politik patronase ini baru-baru ini menjadi mitra koalisi pemerintah sebelumnya.

Jauh di belakang, di tempat keempat dan kelima, ada dua partai proksi militer: Palang Pracharat, yang dipimpin oleh mantan wakil perdana menteri dan kepala angkatan darat Prawit Wongsuwan, dan United Thai Nation, yang dipimpin oleh Perdana Menteri saat ini Prayuth Chan-ocha, pemimpin kudeta tahun 2014.

Apakah ini akan menjadi awal dari era demokrasi?

Hasil ini mencerminkan dorongan besar di belakang Move Forward yang memenangkan setengah dari jumlah kursi yang diperoleh pada pemilu 2019. Sekarang, Move Forward tampaknya akan merebut semua kecuali satu dari 33 kursi parlemen di Bangkok yang di masa lalu dipandang sebagai kubu Pheu Thai.

Sulit untuk tidak bertanya-tanya apakah kinerja yang kuat dari Gubernur Bangkok yang baru saja terpilih, Chadchart Sittipunt, seorang independen yang telah menetapkan standar baru dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan kerja keras, mungkin telah mempengaruhi pilihan para pemilih di Bangkok.

Move Forward memiliki karakter pemimpin yang serupa dalam diri mantan pengusaha lulusan Harvard Pita Limjaroenrat - seseorang yang berpendidikan tinggi dan berpikiran bisnis.

Pembentukan pemerintahan baru yang secara tegas menentang keterlibatan militer dalam politik tampaknya logis, dan berpotensi mengantarkan era baru yang progresif dan demokratis dalam politik Thailand, dengan Pita sebagai perdana menteri yang baru.

Hal ini dapat menjadi perubahan yang transformasional bagi negara di kawasan Asia Tenggara - terutama negara-negara di kawasan darat. Demokrasi telah diserang di kawasan ini dalam beberapa tahun terakhir dengan kudeta tahun 2021 di Myanmar dan Kamboja yang semakin otokratis di bawah pemerintahan Hun Sen.

Dukungan terhadap pemerintah petahana Thailand yang bersekutu dengan militer yang mengalami penurunan dramatis kemungkinan besar mencerminkan sentimen umum di antara rakyat Thailand bahwa sudah waktunya bagi militer untuk pergi.

Prayuth telah menjadi perdana menteri sejak Mei 2014, ketika sebagai perwira militer ia melakukan kudeta terhadap pemerintahan Yingluck Shinawatra yang terpilih secara demokratis. Sejak saat itu, rakyat Thailand sudah bosan dengan gaya pemerintahannya yang otokratis, pemarah, dan manajemen ekonomi yang biasa-biasa saja.