Percepat Penanganan Kekerdilan Anak, BKKBN Minta Pemda Kebut Entaskan Stunting Perkuat Intervensi Lapangan

Jakarta - Percepat penanganan kekerdilan anak. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) meminta seluruh pemerintah daerah (pemda) untuk mengebut pengentasan stunting melalui penguatan intervensi sensitif maupun spesifik di lapangan.

"Waktu kita hanya tersisa 1,5 tahun lagi, agar target 14 persen tercapai sesuai arahan Bapak Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, agar tujuh poin utama yang menjadi sumber-sumber yang bisa mempercepat penurunan stunting harus dicermati oleh para Satgas," kata Sekretaris Utama BKKBN Tavip Agus Rayanto dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu,

Tavip menuturkan intervensi di lapangan yang harus ditingkatkan adalah penguatan pendataan agar setiap keluarga berisiko stunting bisa terdeteksi dengan baik dan pemberian bantuan sesuai dengan target.

Sebab dirinya menilai, sebaik apapun rangkaian kegiatan percepatan penurunan stunting yang dilakukan, tidak akan bermakna jika tidak ada makanan bergizi dan sehat yang sampai kepada keluarga berisiko stunting.

"Untuk memenuhi Pendamping Makanan Tambahan (PMT) ini, maka paling tidak kita dapat mendeteksi empat sumber pendanaan, yaitu dana desa, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS)," ujar Tavip.

Intervensi data dengan tujuan menemukan tatalaksana yang tepat pun, perlu dilakukan secara rutin melalui pelaksanaan audit kasus stunting.

Terkait setiap personel Tim Pendamping Keluarga (TPK), diharapkan bisa memberikan pendampingan intensif agar keluarga berisiko stunting benar-benar terhindar dari risiko stunting.

Sedangkan kepada BKKBN Perwakilan Provinsi, Tavip meminta agar melaksanakan minilokarya di kecamatan yang dipimpin camat yang menghadirkan pemateri misalnya kepala puskesmas, kepala KUA dan penyuluh keluarga berencana guna meningkatkan kemampuan para kader lapangan.

"Dengan dilaksanakan setiap bulansecara rutin dan konsisten, diharapkan berbagai masalah, kendala dan hambatan dapat dipecahkan dan diselesaikan," katanya.

Kemudian kepada pemerintah daerah ia meminta menggerakkan seluruh semua dinas yang dapat berkontribusi dalam percepatan penurunan stunting di daerah seperti Dinas PU, Dinas Pangan atau pertanian, Dinas Kesehatan, Dinas KB dan dinas terkait lainnya.

Sambil mengajak tiap pihak bergabung dalam program BAAS yang mengajak masyarakat secara sukarela untuk berpartisipasi dalam upaya percepatan penurunan stunting.

"Saya harap ini cepat dilaksanakan oleh Satgas Stunting. Secara pentahelix, semua pihak diajak untuk bersinergi bersama-sama mengecek yang tujuh hal tadi yang ditekankan oleh Kepala BKKBN," ujar Tavip.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur, Dr. Sunarto mengatakan angka prevalensi stunting di Provinsi Kalimantan Timur mengalami kenaikan dari 22,8 persen menjadi 23,9 persen berdasarkan data SSGI 2022.

Naiknya prevalensi tersebut jadi perhatian serius pemerintah setempat. Ia menyatakan akan menjalankan ketujuh kiat itu, agar capaian yang ditetapkan secara nasional bisa terwujud.

"Ini dapat merumuskan langkah-langkah strategis yang dapat dijadikan acuan dari Satgas, dalam melaksanakan tujuh poin arahan Kepala BKKBN dalam percepatan penurunan stunting," ucapnya.