Bencana Keuangan Sulit Dicegah jika AS Gagal Bayar Utang

Selasa, 09 Mei 2023, 00:03 WIB

WASHINGTON - Potensi Amerika Serikat (AS) gagal membayar utangnya bisa memicu krisis keuangan global. Indonesia dinilai perlu waspada dan perlu mengambil sejumlah langkah antisipasi untuk mencegah dampak ekonomi yang semakin parah.

Menteri Keuangan AS, Janet Yellen, pada Minggu (7/5), mengeluarkan peringatan keras bahwa kegagalan kongres menaikkan plafon utang dapat memicu krisis konstitusional yang juga menyisakan pertanyaaan akan kelayakan kredit pemerintah federal.

Ket. Foto: Presiden AS, Joe Biden, telah meminta Kongres untuk menaikkan pagu utang tanpa syarat. Dewan Perwakilan Rakyat yang dipimpin Partai Republik bulan lalu menge­sahkan RUU yang akan menaikkan plafon utang pemerin­tah sebesar 31,4 triliun dollar AS, tetapi langkah tersebut termasuk pemotongan pengeluaran besar-besaran selama dekade berikutnya yang ditentang oleh Biden dan rekan-rekannya dari Demokrat. — Sumber: ISTIMEWA

Yellen dalam wawancara program "This Week" di ABC seperti dikutip dari Straits Times mengatakan negosiasi batas plafon utang tidak boleh dilakukan dengan menodongkan senjata di kepala rakyat Amerika.

Presiden AS, Joe Biden, telah meminta Kongres untuk menaikkan pagu utang tanpa syarat. Dewan Perwakilan Rakyat yang dipimpin Partai Republik bulan lalu mengesahkan RUU yang akan menaikkan plafon utang pemerintah sebesar 31,4 triliun dollar AS, tetapi langkah tersebut termasuk pemotongan pengeluaran besar-besaran selama dekade berikutnya yang ditentang oleh Biden dan rekan-rekannya dari Demokrat.

Washington secara teratur menetapkan batas pinjaman federal. Saat ini, plafon tersebut setara dengan kira-kira 120 persen dari hasil ekonomi tahunan negara tersebut. Utang mencapai batas itu pada Januari dan Departemen Keuangan telah mempertahankan kewajiban hanya dalam batas, tetapi pada Juli atau Agustus, Washington harus berhenti meminjam sama sekali.

Dengan skenario itu maka gelombang kejut dapat mengguncang pasar keuangan global karena investor mempertanyakan nilai obligasi AS, yang dipandang sebagai salah satu investasi teraman dan berfungsi sebagai landasan bagi sistem keuangan dunia.

RUU yang disahkan DPR akan memangkas pengeluaran ke tingkat yang sama pada 2022 dan kemudian membatasi pertumbuhan sebesar 1,0 persen per tahun, mencabut beberapa insentif pajak untuk energi terbarukan dan memperketat persyaratan kerja untuk beberapa program anti-kemiskinan.

Hakeem Jeffries dari Partai Demokrat dalam program NBC "Meet the Press" mengatakan Biden telah memperjelas bahwa mungkin ada percakapan dengan anggota parlemen tentang pengeluaran, investasi, dan pendapatan, tetapi tindakan yang bertanggung jawab adalah menaikkan plafon utang.

"Kita harus memastikan bahwa Amerika membayar tagihannya untuk menghindari gagal bayar utang kita yang berbahaya dengan cara yang akan meledakkan ekonomi AS," kata Jeffries.

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan, Wally Adeyemo, juga menggarisbawahi potensi gagal bayar. "Kegagalan adalah bencana besar bagi Amerika Serikat," kata Adeyemo kepada"The Sunday Show" MSNBC. "Jika kami gagal membayar utang kami, itu akan berdampak buruk pada suku bunga," kata Adeyemo.

Dikuasai Jepang dan Tiongkok

Sebagaimana diketahui, pemegang surat utang tertinggi AS adalah Jepang dan Tiongkok setelah Bank Sentral AS Federal Reserve (The Fed).

Jepang memegang surat utang AS tertinggi dengan nilai yang mencapai 1,8 triliun dollar AS. Sementara Tiongkok dengan nilai USD870 miliar, disusul Inggris 645,8 miliar dollar AS.

Sepanjang tahun 2016-2022, belanja AS meningkat rata-rata 5,78 persen per tahun. Sementara pertumbuhan rata-rata pendapatan AS hanya sebesar 2,93 persen per tahun. Hal tersebut membuat defisit fiskal AS terus meningkat.

Redaktur: Vitto Budi

Penulis: Selocahyo Basoeki Utomo S

PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.