Mengapa Ada Orang yang Rela Jadi Polisi atau Anggota TNI Gadungan?

Satrio Dwicahyo, Universitas Gadjah Mada

Belakangan ini, penggunaan media sosial telah merevolusi dunia ke-humas-an militer dan kepolisian. Media sosial kini seakan menjadi mercusuar bagi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk membangun citra aparat yang positif dalam menjalankan fungsi pertahanan dan keamanan dan menarik simpati masyarakat.

Tak jarang kita melihat aparat militer dan polisi "unjuk seragam" di sosial media untuk menaikan popularitas. Akun pribadi anggota TNI maupun Polri di media sosial, terutama Instagram, memiliki lebih banyak pengikut dibandingkan dengan akun resmi kesatuannya.

Popularitas akun-akun ini ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi, popularitas mereka di media sosial dapat menjadikan aparat-aparat tersebut diketahui publik. Hal itu secara tidak langsung akan membuat instansi mereka tertuntut untuk jadi lebih transparan.

Di sisi lain, popularitas para aparat ini kemudian menjadi referensi bagi mereka yang berniat buruk dengan menjadi aparat gadungan.

Aparat gadungan bukanlah fenomena baru. Namun, pemberitaan terkait aparat gadungan seringkali hanya menghakimi "halusinasi" para pelaku tanpa mempertanyakan mengapa ada warga sipil yang mau mengimitasi citra aparat keamanan.

Di balik keuntungan finansial yang biasanya didapat dari aksi penipuan, apa saja faktor lain yang mendorong seseorang untuk menjadi anggota TNI dan Polri gadungan?

1. Kemewahan impunitas

Kekebalan aparat keamanan dan militer di depan hukum adalah salah satu masalah yang menggerogoti iklim demokrasi di Indonesia dan merisaukan masyarakat.

Kasus-kasus yang menjadi sorotan khalayak luas seperti eks anggota Tim Mawar yang berkarier di militer dengan lancar. Tim Mawar adalah tim kecil yang dibuat oleh kesatuan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) yang ditengarai menjadi dalang dari operasi penculikan para aktivis politik pro-demokrasi tahun 1998.

Ada juga aparat kepolisian yang bebas dari jerat pidana dalam tragedi Kanjuruhan. Contoh tersebut menunjukkan bahwa aparat berseragam memang kerap imun dari perkara hukum.

"Kekuatan super" ini tidak hanya mencederai prinsip kesetaraan di muka hukum tetapi turut memberi alasan bagi warga sipil untuk menjadi TNI dan Polri gadungan.

Sebagai contoh, ZA, lelaki asal Banyuwangi, yang mengaku anggota TNI dari Intel Pasukan Perintis Mabes (kesatuan yang tidak pernah ada) ditangkap setelah memeras dua orang pengusaha di kampung halamannya.

Ketika beroperasi, ZA mengenakan seragam loreng dan sepatu lars sebagaimana seorang prajurit TNI. Di hadapan aparat kepolisian setempat, ZA mengaku bahwa penyamarannya sebagai anggota intel kerap digunakan untuk mengakali hukum.