Kebijakan Pro Rakyat, Bantul Arahkan Padat Karya untuk Program Pengentasan Kemiskinan

Doc: ANTARA/Hery Sidik

Ket. Proses pekerjaan fisik padat karya infrastruktur di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bantul - Kebijakan pro rakyat. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengarahkan kegiatan padat karya infrastruktur di sebanyak 238 lokasi daerah ini untuk tujuan pengentasan kemiskinan ekstrem.

"Kita memang kegiatan padat karya ini juga ditujukan untuk pengentasan kemiskinan ekstrem, artinya data pekerja sudah kita 'matching' dengan DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial) di masing-masing lokasi," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bantul Istirul Widilastuti di Bantul, Jumat.

Menurut dia, kegiatan padat karya infrastruktur di sebanyak 238 lokasi yang dimulai pada 20 Maret sudah selesai pada 13 April, sehingga tahapan selanjutnya tinggal pencairan upah kepada tukang, dan pekerja yang tergabung dalam kelompok penerima padat karya.

Dia menyebutkan, masing-masing lokasi padat karya infrastruktur dianggarkan sebesar Rp100 juta, baik bersumber dari APBD Bantul dan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) DIY. Kegiatan berupa pembangunan cor blok jalan, talud dan saluran drainase.

"Jumlah tenaga kerja kalau yang dari BKK dan APBD dengan mekanisme anggaran Rp100 juta masing-masing 26 orang, artinya serapan kerja dari padat karya sudah selesai ini sebanyak 6 ribuan orang," katanya.

Dia juga mengatakan, dalam merekrut tenaga kerja padat karya, pihaknya sudah berkoordinasi dengan dukuh atau kepala dusun, dan ketua kelompok.

"Jadi data warga miskin yang sudah didapat dari Dinas Sosial dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) kita serahkan ke kelompok untuk menawarkan warga terutama yang masuk DTKS untuk bisa bekerja di kegiatan padat karya," katanya.

Dia berharap, melalui kegiatan padat karya infrastruktur yang melibatkan warga setempat bisa sebagai solusi sementara bagi masyarakat penganggur, dan meningkatkan pendapatan keluarga dengan upah yang diberikan selama bekerja 20 hari.

Selain itu, kata dia, padat karya juga meningkatkan kualitas sarana prasarana di perdesaan hingga mendukung kegiatan perekonomian warga atau akses jalan menjadi semakin memadai.