Pengendalian Inflasi di Daerah Harus Serius

JAKARTA - DPR RI menegaskan pengendalian inflasi di daerah, khususnya selama Ramadan dan Idul Fitri, jangan hanya sebatas jargon. Legislator meminta kepada Bank Indonesia (BI) di daerah untuk serius dan mengukur tingkat efektivitas setiap kebijakan untuk pengendalian inflasi tersebut.

"Maksudnya efektivitas itu tolong (koordinasinya) ditingkatkan dengan baik agar jangan hanya sebatas jargon. Karena semua daerah rata-rata bicara ini (yaitu soal) pengendalian inflasi dan jaga stok pangan. Semuanya daerah isunya itu, apalagi hadapi Lebaran. Tetapi, peran-peran ini mohon dimaksimalkan tak hanya sebatas jargon," tegas anggota Komisi XI DPR RI, Ela Siti Nuryamah, di Jakarta, Senin (10/4).

Karena itu, dia meminta BI daerah ini untuk secara rutin melaporkan setiap program bank sentral dalam penanganan inflasi di beberapa titik. Hal itu dalam rangka untuk mengukur dan evaluasi capaian BI serta langkah intervensi apa yang seharusnya dicapai jika target inflasi itu tak terpenuhi.

"Misalnya, kita ngadain (program) pasar murah, sudah kurang lebih di 6.947 titik. Saya tidak tahu berapa (orang) ini per titiknya dan berapa subsidinya berapa? Dan itu mungkin disinergikan dengan data inflasi atau stok pangan yang ada," urai anggota Fraksi PKB itu.

Dia menegaskan mengukur tingkat efektivitas program BI ini diperlukan meskipun ranah kerja BI lebih bersifat moneter. Namun, kebijakan BI tersebut selaras dengan upaya Kemenkeu memperkuat daya beli masyarakat melalui penyaluran bantuan sembako selama Ramadan dan Idul Fitri.

"Tapi kan jumlahnya (bantuan ini untuk) 40 juta (jiwa) ini kan betul-betul untuk shock absorber. Ini kan sudah kelihatan (dampaknya). Dari 260 juta jiwa kelihatan, 40 juta jiwa yang diberikan sembako untuk meningkatkan daya beli," papar Ela.

Termasuk menjaga stok pangan, Ela pun mengapresiasi upaya BI yang berkolaborasi dengan pemda setempat. Komisi XI, tegasnya, pun rutin untuk rapat dengan pemda dan BI untuk mengantisipasi inflasi tersebut.

Dalam kesempatan lain, pengamat ekonomi Univesitas Indonesia (UI), Teuku Riefky, meminta pemerintah serius mengendalikan inflasi pada momentum Ramadan tahun ini.

Hal itu disampaikan Riefky seiring dengan kenaikan harga sejumlah komoditas jelang Lebaran. "Biar pertumbuhan ekonomi tahun ini bisa sesuai target pemerintah maka inflasi harus benar benar terkendali," tandas dia.

Strategi Khusus

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI, Jefry Romdonny, mendukung langkah yang dilakukan oleh Bank Indonesia melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), khususnya dalam menghadapi musim Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri 1444 H/2023 M. Sebab menurutnya, inflasi adalah hal yang tidak bisa dihindari, baik selama Ramadan maupun Idul Fitri, sehingga butuh strategi khusus untuk mengendalikannya.

Karena itu, dirinya mendukung GNPIP oleh BI, Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan digelar di Purwakarta yang dilakukan dalam rangka menekan inflasi ini.

"Jadi, mau tidak mau BI harus turun tangan, dan kami mendukung langkah yang dilakukan BI," ujar Jefry dikutip dari laman resmi DPR RI usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Semarang, Jawa Tengah, pekan lalu.

Dia menyarankan kepada BI agar penanganan inflasi tersebut harus diukur secara efektivitasnya. Sehingga, strategi yang dilakukan haruslah yang memiliki dampak besar di masyarakat agar dapat mengendalikan inflasi.