Impor Beras saat Panen Raya Terus Berulang

JAKARTA - Keputusan pemerintah mengimpor beras di tengah panen raya menuai protes, termasuk dari kelompok petani. Impor beras saat panen raya hanya membuat hasil produksi petani tak bisa bersaing di pasaran.

Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih menyebut impor beras tersebut merupakan akibat dari lambatnya pemerintah mengambil kebijakan perberasan. "Ini terjadi karena rentetan Bulog yang tidak menguasai cadangan pangan pemerintah (CBP)dari tahun lalu dan masalah ini berlanjut sampai tahun ini. Sehingga Bulog tidak bisa menjadi satu kekuatan yang bisa mengintervensi pasar," tegasnya Selasa (28/3).

Karenanya, lanjutnya, pemerintah sebelum memutuskan impor beras harus terlebih dahulu memperbaiki peran, fungsi, dan cara kerja Bulog dalam menjalankan tugasnya sebagai cadangan pangan pemerintah (CBP). Dengan demikian, Bulog bisa menyerap gabah dari petani dan mendistribusikannya sehingga berfungsi sebagai cadangan pangan pemerintah.

Terkait CBP, Henry menilai pemerintah seharusnya bisa mengantisipasinya jauh-jauh hari. Menurutnya, kondisi itu berkaitan dengan lambatnya pemerintah merevisi harga harga pembelian pemerintah (HPP) di tingkat petani sehingga penyerapan beras tidak maksimal.

Dia melihat kebijakan impor pangan ini tidak berada di momen tepat karena saat ini di beberapa wilayah Indonesia tengah panen raya. "Pemerintah seharusnya belajar dari peristiwa surat edaran badan pangan nasional lalu, yang langsung berimplikasi pada turunnya harga gabah di tingkat petani," ujarnya.

Seperti diketahui, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) memerintahkan Bulog mengimpor beras 500 ribu ton beras untuk mengisi CBP. Jumlah tersebut bagian dari rencana impor 2 juta ton beras sampai akhir 2023.

Salah Intepretasi

Sementara itu, Akademisi Institut Pertanian Bogor (IPB), Prima Gandhi menilai importasi beras sebagai bentuk gagal paham dalam menganalisis data perkiraan penurunan produksi. Padahal, lanjutnya, langkah nyata yang seharusnya diambil adalah mengoptimalkan serap gabah petani karena panen raya tengah berlangsung di sejumlah wilayah hingga April 2023.

"Beberapa pekan lalu, Presiden Jokowi (Joko Widodo) memulai panen raya padi 1 juta hektar nasional di Kebumen (Jawa Tengah) dan Ngawi (Jawa Timur). Dikatakan panen raya padi awal 2023 ini berlangsung hingga April dan Presiden meminta petani melakukan percepatan tanam kembali usai panen. Artinya, produksi padi dalam negeri cukup melimpah, sehingga terjadi kejanggalan dan gagal paham kalau tiba-tiba Bapanas memutuskan impor. Padahal seharusnya dilakukan adalah mengoptimalkan serap gabah petani," tegasnya.

Dirinya optimistis produksi padi masa panen Januari-April 2023 ini melimpah. Mengacu data Kerangka Sampling Area (KSA) Badan Pusat Statistik (BPS), menunjukan luas panen pada bulan Februari 2023 seluas 1,20 juta ha dengan perkiraan produksi 6,39 juta ton gabah kering giling (GKG), setara beras 3,68 juta ton. Selanjutnya Maret seluas 1,70 juta ha dengan produksi 9,14 jt ton GKG setara beras 5,26 juta ton dan April 1,15 juta ha dengan produksi 6,09 juta ton GKG setara beras 3,51 juta ton.

Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi menegaskan keputusan impor merupakan pilihan sulit. Saat ini paparnya, stok CBP di gudang Bulog hanya 220 ribu ton. Padahal, stok beras tersebut akan digunakan untuk bantuan sosial pangan yang akan didistribusikan kepada 21,353 juta keluarga penerima manfaat.