Pemerintah Ingin Reformasi Layanan Kesehatan Primer
📅 Jumat, 17 Mar 2023, 01:10 WIB | Oleh: Muhamad Ma'rup
Doc: Koran Jakarta/Muhamad Marup
JAKARTA - Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin, menegaskan pemerintah ingin mereformasi layanan kesehatan primer melalui Rancangan Undang-undang (RUU) Kesehatan. Tujuannya menguatkan layanan promotif dan preventif di layanan kesehatan primer.
"Sejak adanya UU Otonomi Daerah (Otda) agak terpecah. Tadinya zaman orba puskesmas dan posyandu itu jalan bareng, strategi jelas satu dari pusat," ujar Budi, dalam Public Hearing RUU Kesehatan, Kamis (16/3).
Dia menerangkan, reformasi layanan primer penting untuk menjaga masyarakat hidup sehat. Layanan akan diperluas dari semula lebih banyak untuk ibu hamil dan bayi menjadi mencakup semua siklus hidup dari ibu hamil hingga lansia.
Dia menambahkan, pemerintah juga akan membangun lab kesehatan masyarakat untuk menganalisa pola penyakit menular dan tidak menular sampai di level dusun. Semua didigitalisasi sehingga memudahkan penanganan.
"Semua akan didigitalisasi sehingga semua kepala daerah, kepala puskesmas, dan kepala dinas tahu apa penyakit yang sedang tinggi," jelasnya.
Layanan Sekunder
Menkes mengungkapkan, terkait layanan sekunder, pemerintah ingin memastikan proses rujukan terutama rujukan balik termonitor dengan baik. Setelah penanganan di rumah sakit, pasien bisa dirujuk di layanan primer sehingga tidak membebani rumah sakit.
"Proses itu kita perbaiki agar masyarakat lebih mudah dan lebih dekat dia dirawat konsultasi mengunjungi Puskesmas atau klinik dibanding harus ke rumah sakit," katanya.
Dia menambahkan, mekanisme pembayaran juga akan diubah dari semula per kapitasi tapi per aktivitas. Pencatatan akan dilakukan dalam sistem Satu Sehat.
"Misal ada imunisasi dibayar per imunisasi. Screening dibayar banyaknya screening. Belanja antara BPJS dan output kita dapat dalam bentuk screening, check up lebih jelas," terangnya.
Menkes mengatakan, sumber daya manusia (SDM) harus lengkap tenaga kesehatannya. Menurutnya, pemerintah harus berhak mendistribusikan dan mengatur dokter ke seluruh layanan primer, terutama daerah tertinggal.
"Urusan mengenai distribusi dan produksi tenaga yang kurang khususnya dokter, pemerintah harus memerintah itu. Kita harus punya wewenang untuk memproduksi lebih banyak dan mendistribusi lebih cepat," tandasnya.
Like, Share, Comment:
Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas.
Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".
Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.
Google News
Instagram 
YouTube 
TikTok 
Twitter 
Threads
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!