Apa Peran BSN Dalam Mendukung Keberhasilan Indonesia Dalam Keketuaan di Asean?

Doc: antara

Ket. Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) Kukuh S. Achmad di Jakarta, Jumat (10/3/2023)

Jakarta - Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) Kukuh S. Achmad memastikan dukungan untuk mencapai keberhasilan Indonesia dalam penyelenggaraan Keketuaan ASEAN (ASEAN Chairmanship) yang bertema ASEAN Matters: Epicentrum of Growth.

"BSN sebagai lembaga pemerintah non-kementerian (LPNK) memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan standardisasi dan penilaian kesesuaian siap mendukung ASEAN menjadi Epicentrum of Growth," katanya di Jakarta, Jumat (10/3).

Ia menjelaskan peran BSN dalam Keketuaan ASEAN 2023 yakni dalam penyusunan peta jalan standar negara-negara di ASEAN yang telah diharmonisasikan ke standar internasional dan diterapkan di ASEAN.

Kualitas peranan serta pengembangan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) di Indonesia, kata dia, semakin diakui dunia yakni terlihat dari hasil survei tentang Indeks Infrastruktur Mutu dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan.

Ia mengatakan Survei Quality Infrastructure for Sustainable Development Index (QI4SD) dilakukan oleh United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) pada 2022 yakni terkait Quality Infrastructure (QI) readiness for Sustainable Development Goals (SDGs).

Dari total keseluruhan negara di dunia yang disurvei, katanya, infrastruktur mutu Indonesia menduduki peringkat ke-2 di ASEAN, peringkat ke-6 di Asia Timur dan Pasifik, peringkat ke-10 di kelompok negara APEC dan peringkat ke- 34 dari total 137 negara di dunia yang disurvei.

"Indonesia berada di ranking 34 dari 137 negara dengan nilai indeks QI4SD untuk Indonesia adalah 56 dengan penilaian dilakukan menggunakan 36 indikator," katanya.

Infrastruktur mutu, kata dia, adalah sistem yang berkontribusi pada tujuan kebijakan pemerintah di bidang pengembangan industri, daya saing perdagangan di pasar global, penggunaan sumber daya alam dan manusia yang efisien, perubahan iklim serta keamanan pangan, kesehatan dan lingkungan.

Ia merinci infrastruktur mutu terdiri atas standardisasi, akreditasi, Standar Nasional Satuan ukuran (SNSU), penilaian kesesuaian dan kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang SPK.

Kontribusi infrastruktur mutu, tambahnya, memberikan manfaat di antaranya untuk meningkatkan akses pasar, memfasilitasi diversifikasi produk dan meningkatkan peluang investasi.

Selain itu, katanya, infrastruktur mutu juga meningkatkan produktivitas melalui efisiensi biaya perdagangan dengan menghindari duplikasi dalam pengujian dan inspeksi, penyederhanaan operasi dan menghilangkan peraturan atau hambatan teknis yang tidak perlu.

Ia menegaskan infrastruktur mutu tidak hanya standar melainkan terdapat tiga pilar yang dapat menopang daya saing bangsa melalui pembangunan berkelanjutan yaitu Standardisasi, Penilaian Kesesuaian dan Metrologi.

Dengan memiliki infrastruktur mutu yang handal dan diakui dunia, BSN siap mendukung PED Indonesia dengan menyusun peta jalan harmonisasi standar sehingga dapat memfasilitasi perdagangan di ASEAN dan global yang akhirnya meningkatkan perekonomian nasional.

"Kita berharap BSN akan didukung oleh seluruh pemangku kepentingan dalam menjalankan langkah strategis mengharmonisasikan standar di ASEAN ini," demikianKukuh S. Achmad .