Kawasan Rawan Perlu Diatur

JAKARTA - DPR RI menekankan pentingnya rencana mitigasi atau mitigation plan dalam penataan kawasan yang rawan, seperti Depo Pertamina Plumpang Jakarta. Dalam kejadian terbakarnya depo yang hanya berjarak 1,5 meter dari pemukiman padat penduduk tersebut, Pertamina seharusnya bertanggung jawab.

"Harus ada satu rencana mitigasi ke depan dan memang penataannya harus dilakukan kembali. Tentu yang utama Pertamina bertanggung jawab karena Pertamina di kawasan itu ya otomatis memang kondisinya sangat berbahaya atau rawan bencana sebetulnya karena letaknya di kawasan padat penduduk," ujar Anggota Komisi VI DPR RI, Putu Supadma Rudana, dikutip dari laman resmi DPR RI, Selasa (7/3).

Putu mendorong agar kawasan rawan seperti Depo Pertamina Plumpang harus diawasi dengan baik. Sebab, produk yang dikelola Pertamina sendiri sejatinya berisiko tinggi. "Yang terpenting adalah standard operational procedure (SOP) dari Pertamina ini harus dilakukan dengan baik dan maksimal karena mereka mengelola produk yang memang beresiko tinggi," imbuhnya.

Salah satu yang terpenting, menurut Putu, adalah bagaimana masyarakat yang masih tinggal di sekitar kawasan berbahaya seperti Depo Pertamina Plumpang tersebut harus diberi edukasi terkait emergency action jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. "Yang terpenting adalah bagaimana caranya agar selalu disosialisasikan emergency action untuk masyarakatnya karena memang ini kan terletak di kawasan yang sangat berbahaya," tegasnya.

Selain itu, Politisi Fraksi Partai Demokrat ini juga mendukung langkah-langkah konkret apa pun nantinya yang akan dilakukan, baik opsi relokasi masyarakat atau pemindahan depo, asalkan langkah yang diambil adalah untuk keamanan masyarakat sekitar.

"Jika seandainya deponya harus pindah, ya itu harus dilakukan, tapi kalau ke depan relokasi juga menjadi opsi karena situasi yang penting juga menyangkut distribusi kan tapi relokasi itu penting juga. Tentu pemerintah kita berharap Pemerintah DKI, Pemerintah Indonesia juga fokus bagaimana agar merelokasi masyarakat yang ada di situ," jelasnya.

Pasokan Aman

Sementara itu, Kepala Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas, Erika Retnowati, menegaskan bahwa penyaluran dari Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Plumpang masih dapat dioperasikan. "Operasi penyaluran BBM untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya akan tetap dilayani melalui Depot Plumpang," ungkapnya.

Lebih lanjut, Erika menyampaikan Pemerintah menjamin ketersediaan pasokan dan pendistribusian BBM aman dan terkendali, sebagai antisipasi, penyaluran juga sudah di back up dari TBBM terminal terdekat yaitu TBBM Tanjung Gerem, TBBM Cikampek, dan TBBM Ujung Berung.

Pasokan BBM ke TBBM Plumpang juga diamankan melalui dukungan dari Kilang Cilacap dan Balongan yang disalurkan lewat laut ke TBBM Tanjung Priok, jadi masyarakat tidak perlu khawatir, dan fokus utamanya adalah pada penanganan masyarakat yang terdampak.

Hingga kini, Pertamina fokus memberikan penanganan bagi korban yang meninggal dan dirawat, serta bantuan bagi warga yang terdampak dengan menyalurkan bantuan logistik di empat titik, yaitu Posko Koramil, Posko Kantor Lurah Tugu Selatan, Posko RPTRA Rasela Rawabadak, dan Puskesmas Kantor Kelurahan Rawa Badak Selatan.