Pembangunan Kawasan Inti IKN Sudah Mencapai 23 Persen

JAKARTA - Rata-rata capaian pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sudah mencapai 23 persen. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN Nusantara, Silvia Halim, mengatakan beberapa bagian kegiatan seperti bangunan dan penyediaan bahan baku sudah mencapai 40 persen, bahkan ada yang mencapai 90 persen.

"Jadi, semuanya on track berkat kerja keras teman-teman di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang bergiat di lapangan, kita optimis masih sesuai target dan rencana," kata Silvia dalam webinar bertajuk "Geliat IKN Menyongsong Masa Depan" yang diadakan Forum Merdeka Barat 9 (FMB9), di Jakarta, Senin (6/3).

Saat ini, berbagai kegiatan pembangunan sedang dilakukan di kawasan IKN, dengan fokus pembangunan pemerintah ialah KIPP. KIPP sendiri meliputi 6.600 hektare dari kawasan IKN yang mencapai 56 ribu hektare.

"KIPP menjadi pusat pembangunan utama. Di dalam situ bisa ditemukan Sumbu Nusantara, Istana Presiden, Kantor Presiden, beberapa kantor kementerian, dan juga hunian untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), Polri, dan TNI," kata Silvia.

Pakar Kebijakan Publik, Andrinof Chaniago, dalam kesempatan itu mengaku optimistis pembangunan proyek IKN berjalan sesuai cetak biru yang dirancang pemerintah. Dia pun berharap pemerintah fokus membangun kawasan inti. Sebab sumber pendanaannya jelas yakni bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Langkah itu akan menarik sektor swasta untuk ikut membangun dan mengembangkan kawasan penunjang.

"Untuk kawasan inti, saya yakin empat tahun sudah selesai. Karena ini sumber biayanya pasti, yaitu APBN. Kalau dana APBN dialokasikan rata-rata 25 triliun rupiah per tahun, lima tahun saya rasa itu tuntas," kata Andrinof.

Selain fokus di IKN, pembangunan di kawasan penyangga, jelas Andrinof, harus dibuat perencanaan dengan baik. Misalnya, Tenggarong dengan potensi wisatanya yang luar biasa setelah hadirnya IKN di sana, karena jarak tempuh perjalanan hanya sekitar sejam hingga 1,5 jam.

Tolok Ukur

Pakar kebijakan publik dari Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Surokim Abdussalam, mengatakan pembangunan proyek IKN harus maksimal sehingga perkembangannya dapat meyakinkan semua pihak, baik masyarakat maupun calon investor. Itu akan menjadi tolok ukur keseriusan dan capaian pemerintah.

"Progresnya harus meyakinkan karena akan jadi tolok ukur keseriusan pemerintahan Jokowi dalam menyiapkan berbagai prasarana dasar pengembangan ibu kota yang baru. Ketika proyek ini progresnya signifikan maka secara otomatis akan bisa meyakinkan para investor untuk tertarik masuk ke IKN," katanya.

Pemerintah pusat, tambahnya, harus mengarahkan perhatian penuh agar progresnya signifikan. Ini pertaruhan yang tidak ringan, sebab IKN juga akan menjadi simbol kehormatan dan legacy di akhir Pemerintahan Presiden Jokowi.